Info

Presiden Prabowo Buka Puasa Bersama Sri Mulyani, Bahas APBN

×

Presiden Prabowo Buka Puasa Bersama Sri Mulyani, Bahas APBN

Sebarkan artikel ini

INFO24.ID – Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara buka puasa bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Maret 2025. Momen tersebut dibagikan oleh tim komunikasi kepresidenan.

Setelah acara buka bersama, Sri Mulyani menyampaikan bahwa ia melaporkan beberapa hal kepada Presiden Prabowo, salah satunya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia enggan merinci lebih lanjut isi laporan tersebut.

“Iya, saya melaporkan APBN dan hal lainnya,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Ketika ditanya mengenai kapan laporan realisasi APBN akan diumumkan, ia menyebut bahwa rilis resmi akan dilakukan pada Kamis, 13 Maret 2025. “Besok akan ada konferensi pers terkait APBN periode Januari dan Februari,” jelasnya.

Berdasarkan undangan yang diterima, konferensi pers terkait APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) 2024 akan digelar pada pukul 10.00 WIB di Gedung Kementerian Keuangan. Sebelumnya, laporan realisasi APBN untuk Januari dan Februari 2025 sempat dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.

Pada Rabu pagi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 sempat muncul di laman resmi Kemenkeu. Namun, menjelang siang hari, dokumen tersebut tidak lagi dapat diakses.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa dokumen tersebut ditarik kembali karena jadwal konferensi pers dimajukan. “Kami tarik sementara karena publikasi laporan dipercepat. Besok akan dijelaskan lebih lengkap dalam konferensi pers,” kata Deni saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Maret 2025.

Sampai saat ini, data kinerja APBN untuk Januari 2025 belum diumumkan secara resmi oleh Menteri Keuangan. APBN KiTa sendiri merupakan laporan bulanan yang memuat informasi mengenai realisasi penerimaan negara, belanja, utang, serta pengelolaan keuangan negara. Laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada publik mengenai kinerja keuangan negara.

Biasanya, Kementerian Keuangan secara rutin merilis APBN KiTa setiap bulan melalui konferensi pers. Laporan realisasi APBN untuk satu bulan biasanya dipublikasikan pada bulan berikutnya. Namun, hingga kini, laporan untuk Januari 2025 belum juga dipaparkan ke publik.

Direktur Eksekutif Center for Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti keterlambatan dalam publikasi laporan APBN tersebut. Ia menilai bahwa pemerintah kurang terbuka mengenai kondisi keuangan negara saat ini.

“Keterlambatan publikasi data realisasi APBN dapat menurunkan kepercayaan investor, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran, permasalahan dalam implementasi Coretax, serta tambahan anggaran untuk Danantara,” ujar Bhima kepada media, Sabtu, 8 Maret 2025.

Sejak awal 2025, terdapat beberapa peristiwa ekonomi penting di Indonesia:

  1. Peluncuran Coretax – Sistem perpajakan baru yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Namun, sejak implementasinya, banyak wajib pajak mengeluhkan berbagai kendala teknis.

  2. Instruksi Efisiensi Anggaran – Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun guna meningkatkan efektivitas belanja negara.

  3. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara – Diluncurkan pada 24 Februari 2025, Prabowo mengklaim telah mengamankan dana sekitar Rp300 triliun dari upaya efisiensi, pemberantasan korupsi, dan penghapusan belanja yang tidak tepat sasaran. Dana ini nantinya akan dialokasikan ke Danantara sebagai bagian dari strategi investasi negara.

Bhima menegaskan bahwa transparansi terkait perkembangan APBN sangat krusial. “Data APBN menjadi referensi utama bagi proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara, peringkat utang negara, dan indikator makroekonomi lainnya sepanjang tahun 2025,” paparnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa masyarakat serta pelaku pasar ingin mengetahui dampak pemangkasan anggaran terhadap berbagai sektor, termasuk perkembangan penerimaan pajak di tengah kompleksitas implementasi Coretax. “Publik berhak tahu pos belanja mana saja yang terdampak dan bagaimana penerimaan perpajakan berjalan,” pungkasnya.