Info

Tanggapi Pernyataan Ketua BEM UGM, Agus Winarno: Kritik Harus Berbasis Data dan Solusi

×

Tanggapi Pernyataan Ketua BEM UGM, Agus Winarno: Kritik Harus Berbasis Data dan Solusi

Sebarkan artikel ini
Agus Winarno SH Ketua Relawan Anak Bangsa Nasional dalam satu momen wawancara bersama sejumlah media.

INFO24.ID – Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, menilai pernyataan Ketua BEM UGM Tiyo Andrianto yang membandingkan pemerintahan era Soeharto, Joko Widodo hingga Prabowo Subianto masih terlalu dini dan belum didukung parameter akademik yang utuh.

Menurutnya, kritik mahasiswa terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan berbasis data.

Agus menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral sekaligus calon pemimpin bangsa. Karena itu, kritik yang disampaikan kalangan akademik harus tetap menjaga etika intelektual dan tidak memunculkan kesimpulan prematur.

“Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa dan kekuatan moral demokrasi. Kritik kepada pemerintah tentu penting dan harus tetap hidup. Tetapi penyampaiannya harus proporsional, berbasis data, serta tidak membangun kesimpulan yang terlalu dini,” ujar Agus Winarno, kepada wartawan, Rabu 27 Mei 2026.

Menurut Agus, kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal sah dalam sistem demokrasi. Namun ia mengingatkan pemerintahan saat ini masih berada pada tahap awal konsolidasi dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sehingga perlu diberi ruang untuk bekerja.

Ia menyebut sejumlah program strategis pemerintah memiliki orientasi langsung terhadap kepentingan masyarakat, mulai dari penguatan ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, penguatan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia hingga menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

“Program-program pemerintah saat ini masih dalam proses berjalan. Tentu publik boleh mengawasi dan mengkritik, tetapi penilaian juga harus objektif dan berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar opini yang dibangun dari emosi politik,” katanya.

Agus juga menyoroti penggunaan istilah “NPD” yang disampaikan Tiyo. Menurutnya, kritik boleh disampaikan secara keras, namun tetap harus menjaga etika komunikasi publik serta marwah akademik sebagai representasi intelektual kampus.

“Perbedaan pandangan politik itu biasa dalam demokrasi. Tetapi ada etika dalam menyampaikan kritik. Kalimat bernuansa personal atau menyerang karakter tanpa argumentasi yang kuat tentu kurang tepat disampaikan oleh seorang Ketua BEM UGM yang seharusnya menjadi contoh intelektual,” tegasnya.

Selain itu, Agus menilai membandingkan pemerintahan secara mutlak tanpa melihat konteks tantangan di setiap era merupakan pendekatan yang tidak sederhana. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo saat ini menghadapi tantangan global yang cukup kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, dinamika geopolitik internasional, ancaman krisis pangan hingga tekanan terhadap stabilitas energi global.

Karena itu, ia berharap kritik yang disampaikan mahasiswa maupun publik tidak hanya berhenti pada penilaian politik semata, melainkan juga menghadirkan solusi dan kajian yang matang.

“Demokrasi membutuhkan suara kritis, tetapi juga membutuhkan kejernihan berpikir agar kritik tidak berubah menjadi penghakiman emosional yang justru memecah ruang publik,” ujarnya.

Agus menambahkan mahasiswa sebagai representasi intelektual bangsa seharusnya mampu menghadirkan kritik yang solutif dan mencerdaskan masyarakat. Ia mengingatkan agar generasi muda tidak terjebak dalam polarisasi politik yang berlebihan.

“Kalau pemerintah tidak pro rakyat, silakan dikritik. Itu sehat dalam demokrasi. Tetapi kritik juga harus menghadirkan solusi, data, dan arah perbaikan, bukan sekadar membangun opini yang memancing emosi publik,” katanya.

Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, Agus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan optimisme kebangsaan. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar, namun kepentingan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

“Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang berani mengoreksi kekuasaan, tetapi juga mampu menjaga etika, persatuan, dan kejernihan berpikir. Kritik adalah vitamin demokrasi, namun stabilitas nasional dan harapan rakyat juga harus dijaga bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.