INFO24.ID – Puluhan warga mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, 20 Mei 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan sejumlah program pendidikan yang dinilai sarat penyimpangan.
Salah seorang peserta aksi, Indra Maulana, mengatakan demonstrasi dilakukan untuk menyoroti dugaan praktik kapitalisasi program di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
“Kami menyoroti adanya dugaan praktik pungutan liar dan indikasi korupsi dalam pelaksanaan program pendidikan,” ujar Indra saat menyampaikan orasi di depan kantor dinas.
Ia menjelaskan, dugaan itu muncul berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP yang menjadi penerima program revitalisasi.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, kerap muncul permintaan persentase tertentu yang diduga melibatkan pihak luar sebagai pengondisi program.
“Baik sebelum maupun sesudah program berjalan, disebut ada pembagian persentase kepada pihak tertentu yang dianggap mengatur jalannya program tersebut,” katanya.
Selain menyoroti dugaan penyimpangan program, massa aksi juga mengkritik arah kebijakan pendidikan pemerintah.
Peserta aksi lainnya, Raffi Faza, menilai sektor pendidikan belum ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Dalam orasinya, Raffi menyebut pemerintah lebih fokus pada program yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi ketimbang peningkatan kualitas pendidikan.
Ia pun meragukan cita-cita Indonesia maju dapat tercapai apabila pendidikan tidak menjadi perhatian utama.
“Saya menilai pemerintah hari ini lebih mementingkan isi perut dibanding isi kepala. Indonesia emas akan sulit terwujud jika pendidikan tidak dijadikan prioritas nasional,” ujar Raffi.
Ia juga menyinggung arah kebijakan anggaran pemerintah pusat tahun 2026 yang, menurutnya, lebih memprioritaskan program MBG dibanding penguatan sektor pendidikan.
Kondisi itu dinilai dapat berdampak terhadap kualitas generasi mendatang apabila tidak dibarengi perhatian serius terhadap dunia pendidikan.
“Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah karena menyangkut masa depan bangsa,” kata dia.
