INFO24.ID – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, akhirnya buka suara soal polemik liburannya ke Jepang yang belakangan menuai sorotan. Ia mengakui bahwa pada hari pertama Lebaran, dirinya masih berada di Indonesia dan menjalankan tugas sebagai kepala daerah, termasuk melakukan patroli dan pelayanan publik.
Namun pada hari kedua Lebaran, Lucky memutuskan untuk berangkat ke Jepang, dengan lebih dulu mendelegasikan tugas kepemimpinan kepada Wakil Bupati.
“Waktu saya berangkat pun, sempat berkoordinasi dengan Pak Wabup. Beliau bahkan bilang, ‘Pak Bupati jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan.’ Maka saya serahkan semuanya ke beliau,” tutur Lucky.
Menurut Lucky, saat itu ia merasa keputusannya tidak menyalahi aturan. Namun setibanya di Jepang, barulah ia menyadari bahwa perjalanannya ternyata menabrak regulasi, karena kepala daerah dilarang ke luar negeri tanpa izin tertulis dari Mendagri dan Gubernur.
“Saya pikir semuanya sudah aman-aman saja. Tapi ternyata persepsi saya keliru. Saya langsung menghubungi Pak Gubernur dan menyatakan akan memberikan penjelasan ke Kementerian,” ucapnya.
Akui Kesalahan dan Siap Terima Konsekuensi
Lucky dengan jujur mengakui bahwa dirinya salah dalam memahami aturan yang berlaku, terutama terkait batasan waktu kepala daerah boleh meninggalkan tugas.
“Saya merasa salah. Saya tidak cukup cermat membaca maksud surat edaran soal larangan bepergian. Saya kira itu hari kerja biasa, ternyata bukan. Harusnya saya lebih cerdas,” katanya menyesal.
Dalam penjelasannya, Lucky merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa kepala daerah tidak boleh meninggalkan wilayah selama tujuh hari berturut-turut tanpa izin.
Kini, Lucky menghadapi potensi sanksi pemberhentian sementara. Namun ia menyatakan siap menerima apapun keputusan dari Kemendagri.
“Kalau memang saya dinyatakan bersalah dan harus dijadikan contoh, saya siap menerima konsekuensinya. Saya tidak berniat buruk. Tapi kalau salah, saya harus bertanggung jawab,” ujar Lucky dengan nada pasrah.
