INFO24.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja mereka untuk menghadirkan inovasi segar dan menyusun program yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan di Jawa Barat.
Tuntutan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, Sugianto Nanggolah, setelah Rapat Kerja (Raker) yang membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2024, pada Senin. 05 Agustus 2024 di Kota Bandung.
“Dari hasil rapat, terlihat bahwa banyak program kerja yang sudah dirancang belum benar-benar efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan di Provinsi Jawa Barat,” keluh Sugianto Nanggolah.
Komisi III DPRD mendorong OPD untuk segera mengevaluasi dan menata ulang program-program yang ada, memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil benar-benar berdampak positif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saat ini, banyak program yang dipresentasikan masih belum menunjukkan dampak nyata dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kami membutuhkan inovasi program baru yang benar-benar mampu menyelesaikan isu-isu di Jabar,” tegas Sugianto Nanggolah.
Raker juga mengungkapkan bahwa perubahan rancangan KUA PPAS TA 2024 tidak membawa perubahan besar dalam anggaran, melainkan hanya pergeseran anggaran akibat efisiensi oleh hampir semua mitra kerja. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diperkirakan masih akan tersisa hingga akhir tahun anggaran ini.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dedi Taufik, melaporkan bahwa realisasi pendapatan selama semester pertama TA 2024 menunjukkan hasil positif, mencapai sekitar 48,8%.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan dana perimbangan. Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok. Selain itu, terdapat pajak baru yaitu pajak alat berat,” kata Dedi Taufik.
Raker yang membahas perubahan rancangan KUA PPAS TA 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Phinera Wijaya, dengan Wakil Ketua Komisi III, Sugianto Nanggolah, serta anggota Komisi III lainnya.
Hadir juga mitra kerja seperti Bapenda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro BUMD, Investasi dan Administrasi (BIA), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
