INFO24.ID – Beragam keluhan dan aspirasi mulai dari infrastruktur tingkat desa, kesejahteraan kader kesehatan, hingga ancaman bencana musiman menjadi catatan tebal Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, saat menggelar reses di Kabupaten Ciamis.
Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut memastikan seluruh temuan di lapangan akan menjadi amunisi untuk diperjuangkan dalam agenda pembangunan di tingkat provinsi.
“Setiap aspirasi ini sangat berharga karena lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Baik itu urusan infrastruktur desa, insentif kader Posyandu, sampai penanggulangan banjir, semuanya akan kami dorong agar mendapat intervensi sesuai kewenangan pemerintah,” urai Tina dalam rangkaian resesnya di kawasan Ciamis bagian selatan.
Isu lingkungan menjadi salah satu sorotan utama dalam dialog antara warga dan wakil rakyat tersebut. Masyarakat Ciamis selatan mengeluhkan siklus tahunan yang melumpuhkan aktivitas dan perekonomian mereka: banjir langganan saat musim hujan dan krisis air bersih saat kemarau panjang.
Merespons keluhan tersebut, Tina menilai penanganan krisis lingkungan di Ciamis tidak bisa diselesaikan secara instan. Ia mendesak adanya solusi jangka panjang yang terintegrasi.
“Ini butuh langkah menyeluruh. Mulai dari perbaikan tata kelola drainase, normalisasi sungai, pembuatan embung atau penampungan air, hingga program konservasi alam yang ketat,” tegasnya.
Selain isu makro terkait lingkungan, Tina juga menyerap aspirasi di sektor infrastruktur dan kesehatan warga. Saat berkunjung ke Kecamatan Banjarsari, masyarakat setempat mendesak perampungan renovasi dan pengecatan Aula Kantor Desa Banjarsari agar fungsi pelayanan publik dan aktivitas warga bisa berjalan maksimal.
Bergeser ke Kecamatan Lakbok, tuntutan datang dari para kader Posyandu. Sebagai garda terdepan penanganan kesehatan ibu dan anak di akar rumput, mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih berupa peningkatan insentif bulanan yang lebih layak.
Menutup rangkaian resesnya, Tina kembali mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan infrastruktur dan pengentasan masalah lingkungan tidak hanya bergantung pada ketukan palu anggaran di parlemen maupun eksekusi pemerintah.
“Dukungan masyarakat sangat krusial. Tanpa partisipasi aktif warga, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan, program-program pembangunan tidak akan berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
