INFO24.ID – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa sisa anggaran kementeriannya tahun ini mencapai Rp 26 triliun. Hal ini terjadi usai Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dilaksanakannya efisiensi pada APBN dan APBD untuk tahun 2025, di mana sebelumnya pagu anggaran Kementerian PU untuk tahun anggaran tersebut telah ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.
Meski menghadapi pemangkasan anggaran, Dody optimis bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya program-program di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi merupakan keharusan, terutama dalam pengeluaran untuk rapat, perjalanan dinas, serta konsumsi.
“Demi efisiensi, kita harus mengurangi jumlah rapat dan perjalanan dinas, serta lebih memilih konsumsi praktis seperti nasi bungkus,” ujar Dody saat ditemui di lingkungan Kementerian PU pada Jumat, 31 Januari 2025.
Ia juga menyoroti bahwa kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur memang cukup besar, sehingga kementerian terbuka untuk menggandeng investor. “Tidak semua proyek infrastruktur milik pemerintah memiliki daya tarik yang sama bagi sektor swasta. Jika perhitungan IRR menunjukkan hasil yang menguntungkan, kenapa tidak melibatkan swasta?” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah memerintahkan efisiensi anggaran belanja negara senilai Rp 306,6 triliun untuk tahun 2025. Rinciannya, pemotongan anggaran di lingkungan kementerian dan lembaga mencapai Rp 256,1 triliun, sementara efisiensi untuk anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Ketika ditanya mengenai penggunaan dana hasil efisiensi, Dody menyatakan belum ada kepastian alokasi dana tersebut. Namun, ia menambahkan bahwa dana efisiensi tersebut berpotensi digunakan untuk mendanai program-program prioritas, seperti penyediaan makanan bergizi gratis atau proyek Ibu Kota Nusantara. “Mungkin saja, tapi saya belum tahu pasti karena belum ada data konkret,” ujarnya santai.
Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap, berharap agar pengurangan anggaran untuk sektor infrastruktur lebih difokuskan pada biaya perawatan daripada pembangunan baru. Menurutnya, sektor infrastruktur memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menambahkan bahwa pemotongan anggaran di sektor infrastruktur berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi domestik, mengingat peran penting sektor tersebut dalam mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. “Pemotongan di sektor infrastruktur tentu akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Rizal dalam Diskusi Publik INDEF, dikutip pada Ahad, 2 Februari 2025.
Rizal juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan anggaran ini dapat membuat negara menjadi sangat bergantung pada proyek swasta. Menurutnya, realisasi proyek infrastruktur melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPBU) memerlukan waktu yang cukup lama. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pemangkasan secara selektif, dengan menghindari pengurangan pada sektor-sektor yang krusial untuk produktivitas ekonomi.
“Hindari pemotongan anggaran di sektor infrastruktur, terutama yang berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas ekonomi,” pungkas Rizal.
