INFO24.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan percepatan pelantikan kepala daerah seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih cepat dari jadwal semula. Langkah ini berdampak pada jadwal pembekalan kepala daerah yang direncanakan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah.
“Karena MK menetapkan keputusan dismissal lebih awal, dari yang semula dijadwalkan 13 Februari menjadi 4 dan 5 Februari 2025, maka pelantikan bagi mereka yang perkaranya diputus melalui dismissal akan dilakukan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya,” ujar Bima di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Mantan Wali Kota Bogor ini menjelaskan bahwa pemerintah berusaha menyatukan pelantikan antara kepala daerah yang tidak memiliki sengketa dan mereka yang perkaranya telah diputus melalui dismissal. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik.
Dengan percepatan pelantikan ini, pemerintah menargetkan pembekalan kepala daerah dapat dilakukan sebelum bulan Ramadan 1446 Hijriah. “Semakin cepat pelantikan digelar, semakin cepat pula pembekalan bisa dimulai di Magelang. Harapannya, semua bisa terlaksana sebelum Ramadan,” katanya.
Koordinasi dengan Lembaga Terkait
Bima menegaskan bahwa koordinasi terus berlangsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan MK guna memastikan kelancaran seluruh tahapan pelantikan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menghendaki agar kepala daerah yang baru segera dilantik supaya mereka dapat langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini juga menjadi bagian dari visi pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan dan menghadapi tantangan daerah. “Kami masih melakukan simulasi terkait tanggal pelantikan yang paling cepat. Keputusan final akan ditetapkan pada Senin, 3 Februari 2025,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai lokasi pembekalan kepala daerah, Bima menyebutkan bahwa rencana awal mengarah ke Akademi Militer (Akmil) Magelang. Sebelumnya, tempat ini juga digunakan sebagai lokasi pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih. “Rencananya pembekalan akan digelar di Akmil Magelang, tetapi masih perlu dibahas lebih lanjut. Bisa saja dilakukan sekaligus atau dibagi dalam dua gelombang,” ujarnya.
Perubahan Jadwal Pelantikan
Sebelumnya, pemerintah sempat menunda jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Awalnya, 296 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa hukum di MK dijadwalkan dilantik pada 6 Februari 2025. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian mengumumkan bahwa pelantikan tersebut akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya telah diselesaikan melalui mekanisme dismissal di MK.
Keputusan ini diambil setelah MK menetapkan bahwa putusan dismissal terhadap 310 sengketa Pilkada akan diumumkan pada 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan segera setelah putusan tersebut diumumkan.
Materi Pembekalan Kepala Daerah
Dalam kesempatan lain, Bima menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah materi pembekalan bagi kepala daerah terpilih. Ia menyebutkan bahwa ada tiga materi utama yang akan diberikan kepada kepala daerah hasil Pilkada 2024.
“Intinya ada tiga materi pembekalan,” ungkapnya pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Materi tersebut meliputi sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, pemahaman terkait tugas serta kewenangan kepala daerah, serta penguatan aspek kepemimpinan.
Bima juga menyebutkan bahwa pemateri yang dihadirkan dalam pembekalan ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih hingga pejabat tinggi negara lainnya. “Materinya akan disampaikan oleh para menteri, kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, serta Lemhannas,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah tokoh di luar pemerintahan juga akan turut serta dalam agenda pembekalan ini untuk memberikan wawasan terkait kepemimpinan.
Pentingnya Sinkronisasi Program Daerah dan Pusat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pembekalan kepala daerah dilakukan untuk memastikan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, sejalan dengan arahan Presiden bahwa seluruh kepala daerah akan dikumpulkan seperti halnya para menteri, wakil menteri, dan kepala badan sebelumnya di Magelang. Tujuannya agar memiliki perspektif yang sama dalam menjalankan program kerja,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
