INFO24.ID – Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, menyampaikan keprihatinannya atas munculnya narasi yang dinilai merendahkan anggota TNI dan Polri berpangkat Tamtama serta Bintara dalam sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh oknum mahasiswa.
Menurut Agus, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan mengedepankan etika, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Tetapi penghinaan terhadap profesi dan pengabdian seseorang bukanlah sikap yang mencerminkan kedewasaan intelektual maupun semangat kebangsaan,” kata Agus Winarno, kepada wartawan, Jumat 19 Juni 2026.
Ia menilai penggunaan istilah yang bersifat merendahkan terhadap Tamtama dan Bintara berpotensi melukai banyak pihak, termasuk keluarga besar TNI dan Polri yang selama ini mengabdikan diri untuk negara.
Agus mengingatkan bahwa tidak sedikit mahasiswa yang berasal dari keluarga anggota TNI dan Polri. Bahkan, banyak personel TNI maupun Polri yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri.
“Tamtama dan Bintara merupakan bagian penting dari kekuatan negara yang bekerja langsung di lapangan. Mereka hadir di tengah masyarakat, menjalankan tugas pengamanan, membantu penanganan bencana, hingga melayani masyarakat di berbagai wilayah,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Tamtama dan Bintara tidak bisa dipandang sebelah mata karena keduanya merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan negara. Dalam praktiknya, mereka kerap bertugas di daerah terpencil, kawasan perbatasan, hingga wilayah yang memiliki tantangan geografis tinggi.
Agus juga menyoroti berbagai kontribusi nyata yang telah dilakukan aparat TNI dan Polri selama ini. Selain menjalankan fungsi utama menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
“Di banyak daerah, prajurit TNI membantu pembangunan infrastruktur, membuka akses jalan, membangun jembatan, hingga menyediakan sarana air bersih. Sementara Polri terus meningkatkan pelayanan publik dan menjaga situasi kamtibmas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun kritik tersebut harus disampaikan secara konstruktif, berbasis fakta, dan tidak menjurus pada penghinaan terhadap profesi maupun individu.
“Kritik tentu diperlukan sebagai sarana evaluasi. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang membangun, bukan yang merendahkan atau melecehkan pengabdian orang lain,” tegasnya.
Agus berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, dapat menjaga ruang demokrasi tetap sehat dengan mengedepankan dialog dan argumentasi yang berkualitas.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai setiap bentuk pengabdian. Perbedaan pandangan boleh saja terjadi, tetapi rasa hormat kepada mereka yang menjaga keamanan dan mengabdi kepada negara harus tetap dijaga,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pengabdian kepada bangsa pada akhirnya tidak diukur dari berbagai narasi yang berkembang di ruang publik, melainkan dari kontribusi nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga persatuan dan menghormati setiap profesi yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
