INFO24.ID – Pemerintah terus menggencarkan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Dengan beralih ke sistem digital, diharapkan proses pengadaan akan lebih terbuka, akuntabel, dan terhindar dari praktik-praktik korupsi yang selama ini menggerogoti anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menekankan pentingnya digitalisasi sebagai solusi utama dalam mengatasi korupsi serta mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, digitalisasi menciptakan ekosistem yang membuat manipulasi anggaran menjadi sulit dilakukan.
“Melalui digitalisasi, kita menciptakan sistem yang transparan di mana setiap transaksi bisa diawasi dengan jelas. Dengan cara ini, kita bisa mencegah celah-celah korupsi. Penghematan yang bisa kita capai dari langkah ini bahkan mencapai ratusan triliun rupiah,” ungkap Luhut dalam acara Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Selasa, 17 September 2024.
Salah satu wujud nyata dari inisiatif ini adalah penerapan sistem e-katalog. Luhut menyoroti besarnya penghematan yang telah diraih melalui sistem tersebut, terutama dalam pengadaan alat-alat seperti komputer dan laptop.
“Pembelian alat-alat ini saja mampu memangkas biaya hingga 40% dari anggaran yang sebelumnya dikeluarkan. Bayangkan, jika kita terus memanfaatkan sistem digital, potensi penghematan bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” tegasnya.
Baca Juga: Akhir Pemerintahan Jokowi, Transisi Kepemimpinan Menuju Prabowo yang Mulus dan Terbaik
Fokus Utama: Utamakan Produk Lokal
Selain menekankan pentingnya penghematan anggaran, pemerintah juga sangat serius dalam memajukan penggunaan produk dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diproduksi dalam negeri.
Dengan penggunaan sistem e-catalog dalam pengadaan alat seperti traktor dan pompa, prosesnya tidak hanya menjadi lebih transparan, tetapi juga berdampak pada penghematan biaya.
“Penghematan biaya yang dicapai selama beberapa tahun terakhir mencapai 30-40%, terutama dalam pengadaan alsintan. Ini menunjukkan betapa efektifnya langkah digitalisasi ini,” jelas Sudaryono.
Ia juga menambahkan bahwa fokus pemerintah bukan hanya pada penghematan anggaran, tetapi juga memperkuat ketahanan industri lokal, khususnya di sektor pertanian.
Dengan memperluas penggunaan produk dalam negeri, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Temu Bisnis: Jembatan antara Pemerintah dan Pelaku Usaha
Dalam upaya lebih lanjut untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pertanian menyelenggarakan Temu Bisnis P3DN Tahap VIII.
Acara ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi digital yang mendukung pertumbuhan produk lokal dan memperkuat sektor pengadaan barang dan jasa.
Dengan tema “Membangun Ekosistem Ekonomi Digital untuk Produk Lokal”, acara tersebut menjadi platform strategis untuk mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Melalui sinergi ini, diharapkan dapat tercipta kerja sama yang lebih kuat dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri serta memastikan pengadaan barang yang transparan, akuntabel, dan efisien.
“Temu Bisnis P3DN ini menjadi ajang penting bagi kita semua, baik pemerintah maupun pelaku usaha, untuk bersama-sama mendukung pertumbuhan produk dalam negeri. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa industri lokal semakin kuat dan mampu bersaing, baik di pasar nasional maupun global,” pungkas Sudaryono.
Upaya pemerintah dalam menggalakkan digitalisasi dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ini diharapkan tidak hanya dapat menghemat anggaran negara secara signifikan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan industri dalam negeri yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
