INFO24.ID – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan zonasi sekolah dengan memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa regulasi dan infrastruktur terkait zonasi menjadi perhatian utama dalam proses ini.
“Pemerintah sedang merancang regulasi baru yang lebih fleksibel dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah,” ujar Atip Kamis, 2 Januari 2025.
Masalah terkait kebijakan zonasi menjadi topik utama dalam pertemuan antara Adkesma dan Atip pada 23 Desember 2024.
Dalam diskusi tersebut, Adkesma menyoroti ketimpangan fasilitas antar sekolah yang dinilai menjadi kendala utama dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan melalui kebijakan zonasi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam wawancara pada 18 Desember 2024, menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyelesaikan tiga kali kajian formal terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi.
Kajian tersebut melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan.
Mu’ti menargetkan keputusan final mengenai kebijakan zonasi akan selesai pada Februari mendatang. “Kami berharap sosialisasi kebijakan PPDB jalur zonasi dapat dimulai pada Maret, sebelum tahun ajaran baru dimulai,” ungkapnya.
Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menghapus sistem zonasi. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menegaskan bahwa tujuan awal dari sistem zonasi adalah untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan, mendekatkan jarak antara rumah dan sekolah, serta memberikan peluang afirmasi kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Namun, setelah tujuh tahun penerapannya, sistem PPDB zonasi masih menghadapi sejumlah masalah, seperti ketimpangan distribusi sekolah negeri, pelaksanaan PPDB yang kurang berbasis analisis demografis, manipulasi data kartu keluarga untuk masuk sekolah favorit, hingga praktik pungli dan intervensi.
“P2G mendorong agar Kemendikdasmen merancang skema PPDB yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada seluruh anak Indonesia,” ujar Satriwan dalam keterangannya pada Jumat, 22 November 2024.
