INFO24.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membawa kabar baik bagi para guru di seluruh Indonesia.
Pada tahun ini, sebanyak 806 ribu guru direncanakan akan menerima tunjangan sertifikasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penghasilan hingga 100 persen bagi guru yang berstatus PNS dan PPPK.
“Kami menargetkan sebanyak 806 ribu guru dapat memperoleh sertifikasi melalui mekanisme yang lebih terbuka dan efisien,” ungkap Abdul Mu’ti pada Minggu (26/1).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa tunjangan guru dirancang untuk langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima guna meminimalkan risiko keterlambatan pencairan.
Pada tahun sebelumnya, tercatat 65.650 guru telah berhasil memperoleh sertifikasi.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah mencapai realisasi anggaran sebesar 97,2 persen dari total alokasi sebesar Rp 38,6 triliun pada tahun 2024. Hingga pertengahan Januari 2025, sekitar Rp 37,5 triliun telah dicairkan.
Keberhasilan ini ditunjukkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pelatihan guru, serta penerapan program digitalisasi pendidikan di berbagai wilayah.
Abdul Mu’ti juga menyoroti pentingnya transformasi sistem pendidikan nasional dengan memasukkan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI). Program ini, yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, bertujuan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan era digital dengan menambahkan keterampilan berpikir komputasional, analisis data, dan algoritma ke dalam kurikulum.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan pengalihan anggaran renovasi sekolah sebesar Rp 17,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kemendikdasmen telah mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI. Kebijakan ini memungkinkan percepatan renovasi fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan terdampak bencana.
Kemendikdasmen juga terus berupaya meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) melalui pembangunan fasilitas belajar yang memadai serta penempatan tenaga pengajar yang berkompeten. Upaya ini juga mencakup pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah sulit dan penyediaan fasilitas asrama bagi siswa.
“Kami mengajak semua pihak, mulai dari masyarakat hingga sektor swasta, untuk aktif berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program strategis ini,” tutur Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi pendidikan nasional yang lebih inklusif dan maju.
