INFO24.ID – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa rencana pemerintah untuk mendirikan Sekolah Rakyat bertujuan memastikan anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, tidak terabaikan dalam akses pendidikan.
“Hal yang paling utama sebenarnya adalah memastikan ada atau tidaknya pengelolaan asrama sekolah yang mampu menampung dan menangani anak-anak terlantar,” ujar Abdul Muhaimin saat berbicara dalam acara talkshow bersama ketua OSIS SMA sederajat se-Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan Kementerian Sosial untuk merancang konsep Sekolah Rakyat.
Menurutnya, sekolah tersebut diharapkan mampu menghindari kesalahan dalam pengasuhan dan pembinaan keluarga, sekaligus memberikan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak dari kelompok masyarakat prasejahtera.
Cak Imin menambahkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pengasuhan penuh selama 24 jam kepada anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Ia menekankan bahwa orang tua dengan keterbatasan kapasitas dan ekonomi sering kali menghadapi tantangan besar dalam memberikan perhatian dan pengasuhan yang memadai kepada anak-anak mereka.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kementeriannya tengah mempersiapkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR).
Tujuannya adalah memastikan pelajar dari kelompok ekonomi tidak mampu, termasuk miskin ekstrem, dapat mengakses pendidikan secara gratis.
Untuk merealisasikan rencana ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Bapak Presiden Prabowo telah menginstruksikan kami untuk membangun Sekolah Rakyat,” ungkap Saifullah dalam pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di kantor Kemendikdasmen, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi pada Selasa, 7 Januari 2025.
