Info

Roadshow Bus KPK 2024 Bangun Kesadaran Anti-Korupsi di Daerah

×

Roadshow Bus KPK 2024 Bangun Kesadaran Anti-Korupsi di Daerah

Sebarkan artikel ini

INFO24.ID – Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, Tonni Seto Soekemi, bersama para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, turut hadir dalam acara pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 yang diselenggarakan pada Kamis, 08 Agustus 2024, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.

Acara ini merupakan langkah strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi, sekaligus mempercepat sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) di Jawa Barat.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, secara resmi membuka Roadshow Bus KPK 2024. Dalam sambutannya, Bey menekankan bahwa kehadiran Bus KPK bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata dari upaya pemberantasan korupsi yang menjangkau langsung ke daerah-daerah.

“Kehadiran Bus KPK ini akan memperkuat kampanye pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh pelosok daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung,” ujar Bey di hadapan para peserta.

Roadshow Bus KPK 2024 ini menjadi inisiatif besar yang bertujuan membawa pesan anti-korupsi lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Bus ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas edukasi interaktif yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dalam pidatonya, menekankan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci utama dalam memerangi korupsi.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi.

“Segala upaya kita tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat,” tegas Nawawi di hadapan para Kepala Kantor Pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyerahkan 38 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Penjabat Gubernur Bey Triadi Machmudin.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi aset pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap aset negara.

Selain itu, penyerahan sertifikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari acara ini.

Program yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi tanah masyarakat, sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang mereka miliki.

Di sela-sela acara, Tonni Seto Soekemi menyatakan komitmen penuh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ia melihat Roadshow Bus KPK sebagai langkah krusial dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat integritas di lingkungan pemerintahan.

“Kehadiran kami di sini adalah bukti komitmen Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi dan mempercepat sertifikasi Barang Milik Daerah. Semua ini demi tata kelola aset yang lebih baik dan transparan,” kata Tonni pada Jumat, 09 Agustus 2024.

Tonni juga menambahkan bahwa percepatan sertifikasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Menurutnya, Roadshow Bus KPK 2024 yang dimulai di Gedung Sate ini adalah momen penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat untuk bersatu dalam upaya memberantas korupsi.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, program ini diharapkan memberikan dampak positif dalam menjaga integritas dan transparansi di Kota Tasikmalaya, serta di seluruh Indonesia.

“Dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, kami yakin program ini akan membawa perubahan positif dalam menjaga integritas dan transparansi, baik di Tasikmalaya maupun di seluruh wilayah Indonesia,” tandas Tonni.

Roadshow Bus KPK 2024 adalah bukti bahwa perang melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat.  “Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya.