INFO24.ID – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun pada 2025, dengan memastikan bahwa pendistribusiannya dilakukan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menegaskan bahwa subsidi bunga dalam program KUR harus benar-benar mengalir kepada pelaku usaha yang membutuhkan.
“Kita ingin target Rp 300 triliun ini tercapai, tapi juga harus memastikan bahwa pendistribusiannya berkualitas. KUR harus tersalur ke pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan bisa berkembang dengan optimal,” ujar Maman dalam rapat koordinasi penyaluran KUR 2025 untuk wilayah Jawa 1 di Kantor BJB, Kota Bandung, Senin (24/2/2025) malam.
Subsidi Bunga KUR Dikurangi Jadi 6 Persen
Dalam skema KUR 2025, pemerintah memberikan subsidi bunga yang signifikan, dari 15 persen menjadi hanya 6 persen.
“Secara normal, suku bunga pengajuan KUR berada di angka 15 persen. Namun, dengan program ini, pemerintah memberikan subsidi sehingga bunga yang dibayarkan oleh pelaku usaha hanya 6 persen,” jelas Maman.
Penyaluran KUR tahun ini akan melibatkan 49 lembaga keuangan, sebagian besar berasal dari sektor perbankan, termasuk bank Himbara serta beberapa bank swasta.
Strategi Pendistribusian KUR
Untuk meningkatkan efektivitas distribusi, Kementerian UMKM membagi skema penyaluran berdasarkan wilayah, seperti:
- Jawa 1
- Jawa 2
- Sumatera
- Kalimantan
- Indonesia Timur
“Kami ingin memastikan distribusi KUR semakin berkualitas. Jika ada yang sudah berjalan baik, akan kami tingkatkan, sementara yang masih perlu perbaikan akan kami evaluasi,” tambah Maman.
Dorongan untuk UMKM Naik Kelas
Selain menyalurkan KUR, pemerintah juga memiliki target tambahan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, antara lain:
- Menambah 2,4 juta nasabah baru
- Mendorong 1,1 juta pengusaha mikro naik kelas
“Jangan sampai pelaku usaha mikro hanya bertahan di level yang sama. Jika sebelumnya mereka masuk kategori ultramikro, harus ada progres untuk berkembang menjadi usaha mikro, lalu naik ke skala yang lebih besar,” ujar Maman.
Pengawasan dan Monitoring Ketat
Agar pendistribusian KUR tetap transparan dan sesuai sasaran, pemerintah membuka jalur komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan langsung dari lapangan.
“Rapat koordinasi ini kami lakukan hingga tingkat regional, supaya pengawasan tidak hanya terpusat di pemerintah pusat, tetapi juga bisa dilakukan di masing-masing daerah,” katanya.
Hingga Februari 2025, total penyaluran KUR di wilayah Jawa 1 telah mencapai Rp 9 triliun, dan jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan berjalannya program sepanjang tahun.
