INFO24.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, resmi melantik delapan pejabat baru Kementerian PKP pada Senin, 20 Januari 2025.
Acara pelantikan berlangsung di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Jaksa Agung ST Burhanudin dan Kepala Bappenas yang turut menjadi saksi pelantikan. Hadir pula Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto.
Pejabat yang dilantik mencakup Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Dirjen Tata Kelola serta Pengendalian Risiko Azis Andriansyah.
Selain itu, Heri Jerman resmi menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen), Tasdiyanto diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, dan Lingkungan, serta Budi Permana sebagai Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam pidatonya, Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan pentingnya evaluasi kerja dalam tiga bulan ke depan. Ia menyampaikan bahwa kinerja para pejabat harus sesuai target, dan mereka yang hanya mendekati target akan diberi kesempatan kedua.
“Namun, jika perbedaannya terlalu jauh dari target, saya akan mengganti mereka,” ujar Ara.
Ia juga menekankan bahwa seluruh jajaran Kementerian PKP telah sepakat dengan sistem evaluasi ini, termasuk dirinya sebagai Menteri dan Wakil Menteri PKP.
“Saya juga punya target yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Jadi mari kita bekerja bersama untuk mencapai apa yang telah direncanakan,” tambah politisi Partai Gerindra ini.
Kementerian Baru untuk Realisasi 3 Juta Rumah Per Tahun
Kementerian PKP adalah lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Sebelumnya, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada era Presiden Joko Widodo.
Kementerian ini didirikan untuk merealisasikan janji kampanye Prabowo, yakni membangun tiga juta rumah setiap tahun. Rencana tersebut mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di kawasan perkotaan.
Ara menyatakan bahwa peta jalan program ini sedang disusun. Salah satu prioritas utamanya adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“KPR FLPP sangat membantu masyarakat dalam memiliki rumah. Sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, sekitar 65 ribu unit rumah sudah terealisasi, baik melalui akad maupun stok yang sudah siap,” jelas Ara dalam sebuah rapat pada Rabu malam, 15 Januari 2025.
Selain itu, Ara mendorong pembangunan rumah di kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia juga menginstruksikan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, untuk fokus mencari investor asing guna mendukung program-program tersebut.
