INFO24.ID – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar lahan-lahan yang telah disita oleh negara dimanfaatkan untuk membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lahan-lahan tersebut mencakup properti yang disita terkait kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung), serta lahan yang berasal dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Selain itu, lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang juga akan dialokasikan. Presiden menegaskan bahwa penggunaan lahan ini harus melalui prosedur hukum yang jelas dan sesuai aturan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 7 Januari 2025.
“Termasuk lahan dengan HGU yang sudah habis masa berlakunya dan berbagai jenis lahan lainnya, semuanya akan diserahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah untuk diproses lebih lanjut. Kami akan memastikan semua langkah dilakukan secara legal, memberikan kepastian hukum, dan berlandaskan prinsip keadilan,” kata Maruarar.
Menurut Maruarar, yang juga dikenal dengan panggilan Ara, hunian ini ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan skema pembiayaan untuk masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap, namun memiliki usaha kecil seperti pedagang bakso atau penjual sayur.
“Kami akan menyusun mekanisme yang memungkinkan masyarakat tanpa gaji tetap untuk memiliki rumah, dengan pendampingan dan supervisi, misalnya melalui pengamatan pada usaha mereka sehari-hari,” tambahnya.
Ara juga menjelaskan bahwa masalah ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo. Kepala Negara berharap keadilan bisa diwujudkan tidak hanya untuk masyarakat dengan penghasilan tetap, tetapi juga untuk mereka yang bekerja di sektor informal tanpa pendapatan bulanan.
“Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak, termasuk mereka yang tidak memiliki gaji tetap dan tidak menjadi pegawai formal. Perhatian ini menjadi bagian penting dari agenda Presiden,” tutup Maruarar.
