INFO24.ID – Kementerian Sosial berencana mendirikan Sekolah Rakyat untuk mendukung pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi miskin ekstrem.
Gagasan ini muncul setelah Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menghadiri rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2025.
Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat saat ini masih dalam tahap pengembangan awal.
Menurutnya, tim sudah mulai dibentuk, dan diskusi dengan berbagai pihak terkait sedang dilakukan. “Ini baru langkah awal. Kami sedang memulai pembentukan tim,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan dirancang dengan konsep asrama.
Hal ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa belajar dalam lingkungan yang mendukung. Ia menyebutkan bahwa anak-anak ini sering kali merasa termarjinalkan atau tidak mendapatkan dukungan penuh di sekolah umum.
“Anak-anak yang kurang beruntung ini, yang mungkin merasa minder di sekolah umum atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, perlu diberikan pendidikan yang layak dalam lingkungan yang kondusif,” kata Gus Ipul.
Selain itu, rencana awal menyebutkan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat akan digratiskan untuk memastikan akses yang merata.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa proyek percontohan Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Namun, ia belum dapat memastikan apakah tahap awal pembangunan dapat rampung pada 2025, karena program ini masih dalam tahap pengembangan.
“Rencananya tiga lokasi pertama akan berada di sekitar Jakarta dan sekitarnya,” jelasnya.
Untuk pendanaan, Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan didukung melalui berbagai sumber, termasuk anggaran Kementerian Sosial, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga pihak swasta. Pendekatan pendanaan akan diputuskan setelah konsep dasar Sekolah Rakyat selesai dirumuskan.
“Bisa saja didanai oleh pemerintah, Baznas, atau bahkan kolaborasi dengan pihak swasta. Semua tergantung pada hasil kajian nanti,” katanya.
Gus Ipul memastikan bahwa rencana Sekolah Rakyat tidak akan berbenturan dengan sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, berjalan lancar, dan pihaknya berkomitmen untuk saling mendukung.
“Tidak akan tumpang tindih. Kami akan terus berkonsultasi dan saling mendukung,” ujar Gus Ipul.
Abdul Mu’ti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menyatakan dukungannya terhadap program ini.
Ia menambahkan bahwa jalur afirmasi dalam PPDB sudah tersedia untuk membantu anak-anak kurang mampu dan penyandang disabilitas agar dapat belajar di sekolah negeri.
“Konsep kami memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang, baik yang elit maupun yang kurang mampu, untuk belajar bersama,” ungkapnya.
Selain itu, Kementerian Pendidikan memiliki relawan yang siap membantu di daerah-daerah terpencil. Relawan ini biasanya ditempatkan di wilayah yang belum memungkinkan pembangunan sekolah permanen karena keterbatasan jumlah penduduk.
Dengan berbagai langkah ini, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar mendapatkan pendidikan yang layak dan mendukung masa depan mereka.
