INFO24.ID – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) menganggarkan Rp 20 triliun dari Dana Desa untuk mendukung penyediaan bahan baku dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menyampaikan hal ini saat mengikuti Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).
“Berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, minimal 20 persen dari total Dana Desa sebesar Rp 71 triliun, yakni sekitar Rp 20 triliun, dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk penyediaan telur, ikan, nasi, dan kebutuhan lainnya,” ungkap Yandri dalam rilis pers yang diterima Sabtu (18/1/2025).
Kemendesa PDT juga telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dioptimalkan melalui pembentukan desa tematik untuk menyuplai bahan baku program ini. Desa-desa tersebut akan disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya desa padi, desa nila, desa telur, dan desa jagung.
“Jika suatu desa memiliki potensi utama berupa padi, maka desa tersebut akan menjadi desa padi. Produk dari desa tematik ini akan dikelola oleh BUMDes untuk kemudian diserap sebagai bahan baku program MBG,” jelas Yandri.
Kemendesa PDT juga telah menyusun panduan teknis dan modul berdasarkan potensi masing-masing desa guna mendukung pelaksanaan program ini.
Sejak diluncurkan pada Senin (6/1/2025), Program MBG telah menjangkau lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Target penerima manfaat direncanakan meningkat menjadi 3 juta orang pada April 2025 dan mencapai 6 juta penerima pada Agustus 2025.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan pemberian manfaat MBG, terutama bagi anak sekolah dan ibu hamil. Oleh karena itu, pemerintah berencana menambah anggaran program ini agar dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
Menurut Kepala Badan Gizi, Dadan Hindayana, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk mencapai target tersebut. Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan Rp 71 triliun, yang cukup untuk mendanai program bagi sekitar 17,5 juta penerima.
Pemerintah berharap tambahan anggaran ini dapat memperluas cakupan penerima manfaat dan mendukung tujuan meningkatkan gizi masyarakat secara nasional.
