INFO24.ID – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump sama-sama mengambil langkah cepat dalam melakukan efisiensi anggaran di awal masa kepemimpinan mereka. Namun, meskipun memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu mengendalikan pengeluaran negara, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sektor yang terkena dampaknya.
Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025, yang berisi kebijakan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Dalam kebijakan ini, pemangkasan anggaran dibagi menjadi dua kategori utama:
- Belanja kementerian/lembaga (K/L): Rp256,1 triliun
- Transfer ke daerah: Rp50,59 triliun
Untuk menjalankan kebijakan ini, Prabowo menginstruksikan:
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L).
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawasi efisiensi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Di tingkat kementerian dan lembaga, penghematan mencakup pemotongan:
- Belanja pegawai,
- Bantuan sosial,
- Belanja operasional kantor,
- Pemeliharaan infrastruktur,
- Perjalanan dinas,
- Pengadaan peralatan dan mesin.
Di level pemerintah daerah, Prabowo menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengurangi:
- Anggaran seremonial, kajian, studi banding, publikasi, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD).
- Perjalanan dinas hingga 50%, serta pembatasan honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
Selain itu, Prabowo menugaskan Sri Mulyani untuk:
- Menetapkan efisiensi anggaran di masing-masing K/L.
- Menyesuaikan alokasi transfer ke daerah.
- Melakukan revisi anggaran dengan pemblokiran anggaran yang dicatat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Selain pemangkasan awal Rp306,69 triliun, Prabowo mengumumkan rencana penghematan tambahan hingga Rp750 triliun yang dilakukan dalam tiga tahap:
- Penyisiran awal oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani, berhasil menghemat Rp300 triliun dari Belanja Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
- Putaran kedua menghasilkan penghematan Rp308 triliun, meskipun Rp58 triliun dari jumlah tersebut akan dikembalikan ke 17 K/L tertentu.
- Tahap akhir melibatkan dividen BUMN sebesar Rp300 triliun, dengan Rp100 triliun dikembalikan sebagai modal kerja.
Dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun (sekitar US$44 miliar), Prabowo menyatakan akan mengalokasikan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara US$20 miliar akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“US$24 miliar saya pakai untuk program makan bergizi. Anak-anak kita tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor, 15 Februari 2025.
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran setelah dilantik pada awal 2025. Salah satu langkah pertamanya adalah membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan Federal (Department of Government Efficiency/DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk.
Tujuan utama dari pembentukan DOGE adalah memangkas pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak efisien, dengan fokus pada:
- Perampingan birokrasi,
- Pengurangan jumlah pegawai negeri,
- Pembatasan bantuan luar negeri,
- Pembubaran lembaga tertentu.
Pada 14 Februari 2025, Trump mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 9.500 pegawai federal di berbagai sektor, termasuk pengelolaan lahan negara, layanan kesehatan veteran, dan pertanian.
Langkah ini mengikuti kebijakan sebelumnya, di mana 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pesangon untuk mengundurkan diri. Secara keseluruhan, kebijakan Trump memangkas sekitar 3% dari total 2,3 juta pegawai sipil federal.
“Pemerintahan ini terlalu besar dan penuh pemborosan. Dengan utang nasional mencapai US$36 triliun dan defisit tahunan US$1,8 triliun, reformasi struktural adalah keharusan,” ujar Trump dalam pidatonya.
Namun, kebijakan ini memicu kontroversi, dengan Partai Demokrat menuduh Trump telah melampaui batas kewenangannya dalam mengatur anggaran federal. Di sisi lain, mayoritas anggota Partai Republik mendukung langkah efisiensi tersebut.
Selain PHK massal, Trump dan Elon Musk juga mendorong perubahan lain, termasuk:
- Menghapus perlindungan kerja bagi pegawai negeri,
- Membekukan sebagian besar bantuan luar negeri,
- Membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).
Keputusan ini berdampak luas, terutama pada instansi seperti:
- Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH), yang kehilangan hampir separuh pegawai masa percobaannya.
- Dinas Kehutanan AS, yang memangkas 3.400 pegawai baru.
- Layanan Taman Nasional, yang mengurangi staf hingga 1.000 orang.
- Internal Revenue Service (IRS), yang bersiap memangkas ribuan pegawai menjelang tenggat pajak 15 April.
Baik Prabowo maupun Trump menerapkan strategi efisiensi anggaran dalam rangka menekan pemborosan dan meningkatkan efektivitas pengeluaran negara.
- Prabowo fokus pada pemangkasan belanja K/L dan transfer daerah, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk program kesejahteraan dan investasi nasional.
- Trump lebih menekankan pengurangan birokrasi dan PHK pegawai federal, dengan kebijakan yang lebih drastis dalam membatasi bantuan luar negeri dan reformasi struktural.
Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua pemimpin menghadapi tantangan yang sama: bagaimana menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara mereka.
