INFO24.ID – Pemerintah terus menggenjot penyaluran subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Hingga Mei 2025, realisasi anggaran subsidi listrik telah mencapai Rp34,6 triliun, atau sekitar 39,4 persen dari total alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp87,72 triliun.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025), Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, mengungkapkan bahwa volume penjualan listrik bersubsidi selama lima bulan pertama tahun ini telah menyentuh angka 31,17 terawatt hour (TWh).
Adi menegaskan bahwa ketepatan penyaluran subsidi menjadi kunci utama dalam menjaga efektivitas anggaran. Untuk itu, PLN kini mengandalkan sistem digital yang terintegrasi langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, melalui layanan web service yang tertanam di aplikasi PLN Mobile.
“Melalui PLN Mobile, masyarakat kini bisa langsung mengecek apakah mereka termasuk penerima subsidi atau tidak. Data tersebut real-time dan sudah terhubung dengan DTKS berbasis NIK,” jelas Adi.
Langkah ini, lanjutnya, menjadi lompatan besar dalam reformasi subsidi karena menggantikan sistem lama yang mengandalkan data statis. Kini, dengan pendekatan data dinamis dan berbasis identitas tunggal, keakuratan penerima subsidi semakin terjamin.
Tak hanya berhenti di integrasi digital, PLN juga melakukan survei dan pembaruan data terhadap 39,6 juta pelanggan. Data hasil pemutakhiran tersebut telah diserahkan ke Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar untuk pemrosesan selanjutnya.
Pada tahun ini, subsidi listrik ditargetkan menjangkau 42,2 juta pelanggan dari berbagai golongan tarif. Sebagian besar dialokasikan untuk rumah tangga kecil berdaya 450 VA dan 900 VA, yang mencakup sekitar 35,2 juta pelanggan. Selain itu, pelaku usaha kecil dan industri skala mikro juga termasuk dalam daftar penerima manfaat.
Dari total anggaran subsidi sebesar Rp87,72 triliun, sekitar Rp56,5 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung kebutuhan listrik rumah tangga.
Melihat tren kebutuhan ke depan, pemerintah pun telah menyiapkan proyeksi subsidi listrik tahun 2026 dengan besaran yang jauh lebih besar, yakni antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun. Proyeksi ini dihitung berdasarkan asumsi makroekonomi, seperti nilai tukar rupiah antara Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) berkisar antara 60–80 dolar AS per barel, serta inflasi dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
Dengan kombinasi sistem digital, pembaruan data, serta dukungan anggaran yang memadai, PLN bersama pemerintah berharap penyaluran subsidi ke depan semakin adil, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
