Info

Kunjungi KPK, Dedi Mulyadi Paparkan Efisiensi Anggaran Rp 5 Triliun

×

Kunjungi KPK, Dedi Mulyadi Paparkan Efisiensi Anggaran Rp 5 Triliun

Sebarkan artikel ini

INFO24.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—melakukan kunjungan resmi ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Mei 2025. Kedatangannya bertujuan untuk berdiskusi terkait langkah-langkah strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya menyangkut pengelolaan anggaran daerah.

Kami pagi ini berdialog dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Diskusi ini memberi arahan penting terkait kebijakan efisiensi belanja yang sedang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi usai pertemuan.

Kebijakan tersebut mencakup realokasi anggaran dari pos-pos belanja yang dinilai kurang penting menuju sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus utamanya meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, irigasi, hingga perluasan akses listrik.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah efisiensi anggaran hingga Rp 5 triliun. Dalam sektor pendidikan, misalnya, Dedi menyebut terdapat alokasi sebesar Rp 700 miliar lebih untuk pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang kemudian dialihkan untuk membangun ruang kelas baru—kebutuhan riil yang lebih mendesak.

Efisiensi juga dilakukan pada biaya perjalanan dinas pemerintah. Dana tersebut kini dialihkan ke proyek pembangunan infrastruktur jalan. Alhasil, anggaran untuk infrastruktur jalan yang semula sebesar Rp 700 miliar meningkat drastis menjadi Rp 2,4 triliun.

Tak hanya itu, belanja pemerintah yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan sosialisasi juga dipangkas dan digeser ke pengadaan penerangan listrik bagi masyarakat. Dana sebesar Rp 250 miliar disiapkan untuk mengatasi persoalan listrik, mengingat masih ada sekitar 240.000 warga Jawa Barat yang belum menikmati aliran listrik.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi juga menerima masukan dari KPK terkait penguatan sinergi kebijakan yang mendukung peningkatan sumber daya manusia, kualitas layanan publik, serta kesehatan warga. Upaya ini ditujukan agar Provinsi Jawa Barat dapat mencatat kenaikan pada sejumlah indeks penting, seperti indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakat.