INFO24.ID – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya mengalami penurunan drastis menjadi Rp 26 triliun tahun ini, dari pagu awal Rp 110,95 triliun yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2025.
Penyesuaian ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 guna mendorong efisiensi pengelolaan APBN dan APBD.
Meski menghadapi pemotongan anggaran, Dody tetap optimis bahwa program-program Kementerian PU tidak akan terdampak secara signifikan.
“Tenang saja, jika memang diperlukan, nanti kami ajukan permintaan tambahan,” ujar Dody saat ditemui di lingkungan kementerian pada Sabu, 31 Februari 2025.
Dalam menyikapi keterbatasan dana, Dody menekankan penerapan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas, seperti mengurangi frekuensi rapat, menekan biaya perjalanan dinas, dan melakukan penghematan pada pengeluaran konsumsi.
“Kita juga berdoa agar cuaca mendukung, karena hujan bisa menimbulkan bencana dan meningkatkan sedimentasi,” tambahnya.
Terkait kemungkinan pengalihan dana dari efisiensi ke program-program lain, Dody mengakui belum ada kepastian. Namun, ia membuka kemungkinan untuk mendukung inisiatif seperti program makanan bergizi gratis atau proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Mungkin saja, tetapi saya belum bisa memastikan, saya hanya berimprovisasi,” ungkapnya dengan santai.
Sebelum kebijakan efisiensi ini diterapkan, Presiden Prabowo telah menyuarakan keinginannya untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandara.
Menurut Presiden, perusahaan swasta memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, inovasi, serta pengalaman dalam mengelola proyek-proyek besar.
Yayat Supriatna, dosen perencanaan wilayah dan kota di Universitas Trisakti, mengapresiasi ide tersebut. Ia melihat kepercayaan kepada swasta sebagai peluang strategis untuk menarik investasi ke dalam pembangunan infrastruktur.
Namun, Yayat menekankan bahwa peran swasta harus dijalankan dengan semangat pengabdian kepada negeri, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. “Harus ada konsep ‘padamu negeri, kami mengabdi’,” tegasnya dalam wawancara dengan Tempo pada Jumat, 17 Januari 2025.
Dody juga menegaskan bahwa Kementerian PU telah mulai melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur guna mempercepat transformasi dan menurunkan nilai ICOR (incremental capital output ratio).
“Keterlibatan swasta merupakan salah satu strategi untuk menekan biaya investasi,” jelasnya pada Senin, 20 Januari 2025.
Selain mendorong efisiensi, Dody menilai bahwa partisipasi swasta juga akan meningkatkan pengawasan atas pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kehadiran pihak swasta akan menambah lapisan kontrol di samping lembaga pengawas tradisional seperti BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan KPK.
“Dengan swasta terlibat, pengawasan pun meluas melalui mitra kerja yang profesional,” ujarnya.
Meski demikian, Dody tetap berhati-hati dan sedang mengkaji lebih lanjut kebijakan keterlibatan swasta untuk memastikan bahwa langkah tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku.
“Setiap langkah yang kami ambil harus sesuai dengan tata kelola yang baik, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” pungkasnya.
