INFO24.ID – Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat pengakuan sebagai pejabat dengan kinerja terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Nasaruddin menyatakan bahwa penghargaan tersebut tidak akan membuat pihaknya berpuas diri. Ia menegaskan bahwa penilaian positif dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat.
“Kami akan terus berfokus pada pelayanan kepada umat. Tujuan kami adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Kementerian Agama melalui akses layanan yang lebih mudah, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Fokus ini akan kami perkuat ke depannya,” ujarnya di Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025.
Dalam masa 100 hari pemerintahan, Nasaruddin memaparkan sejumlah capaian, salah satunya adalah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp4 juta.
Selain itu, Kementerian Agama juga berhasil menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 625.481 guru dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Di bidang rekrutmen, kementerian telah melaksanakan penerimaan 20.722 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK dengan proses yang berjalan lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tahun ini kami juga menghadapi banyak agenda besar, seperti penyelenggaraan MTQ Internasional yang melibatkan peserta dari 38 negara, persiapan PPG bagi Guru Dalam Jabatan, pelaksanaan ibadah Ramadan, hingga penyelenggaraan haji. Semua ini melibatkan jumlah orang yang sangat besar, mencapai ratusan ribu,” jelasnya.
Sebelumnya, Celios menilai Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja paling unggul di jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
Sebagai lembaga independen, Celios berfokus pada kajian di bidang ekonomi makro, keadilan fiskal, transisi energi, serta kebijakan publik. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada lima indikator utama, yaitu realisasi program, relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, pengelolaan anggaran, serta efektivitas komunikasi kebijakan.
