INFO24.ID – Sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Tasikmalaya menuai sorotan. Warga menilai pembangunan yang tengah berlangsung kurang sosialisasi, minim koordinasi, serta menimbulkan gangguan di lingkungan.
Salah satunya terjadi di Perumahan Sirnagalih Kencana (PSK), Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang. Proyek senilai Rp743 juta itu baru disosialisasikan dua hari setelah pekerjaan dimulai, bahkan belum memiliki izin lingkungan dari warga setempat.
Ketua RT 04 RW 07, Gatot Gumilar Rismanto, mengaku banyak menerima keluhan warganya. Salah satunya terkait aktivitas penggalian pipa yang membuat dinding rumah warga kotor.
“Saya hanya berharap ada sosialisasi yang lebih jelas dan adanya izin lingkungan. Termasuk janji pengaspalan kembali setelah galian ditutup, jangan hanya plesteran,” kata Gatot, Selasa 26 Agustus 2025.
Hal senada disampaikan Ketua RW, Ajat Gorga Sudrajat. Menurutnya, saat pertemuan dengan warga, pihak pelaksana proyek yang dikerjakan CV Adi Karya tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan masyarakat, baik dari RW 07 maupun RW 04.
“Kami khawatir dampak jangka panjangnya, apalagi manfaat SPAM ini kabarnya hanya dirasakan oleh sebagian warga saja,” ujarnya.
Warga juga mempertanyakan urgensi pembangunan SPAM tersebut. Pasalnya, hampir seluruh sumur warga masih mencukupi kebutuhan air bersih dengan kedalaman 7 hingga 10 meter.
“Jangan sampai proyek ini hanya untuk menyerap anggaran tanpa perencanaan matang,” kata Ahmad Santana, salah seorang warga.
Proyek ini pun sempat terkendala teknis. Pengeboran pertama hanya mencapai kedalaman 60 meter dari target 120 meter sehingga harus dipindahkan ke titik lain. Vendor pelaksana pun diganti di tengah jalan.
Direktur CV Adi Karya, H. Nana, hingga kini belum memberikan tanggapan meski sudah dihubungi wartawan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mengingatkan warga untuk turut mengawasi jalannya pembangunan.
“Pengawasan penting agar proyek dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai standar. Selain itu, koordinasi dengan warga harus diutamakan,” kata Diky.
