INFO24.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan tiga opsi mekanisme libur Ramadan yang akan dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga.
Ia menjelaskan bahwa ketiga opsi tersebut berasal dari berbagai masukan masyarakat dan hingga kini belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi kementerian.
Opsi Pertama: Libur Penuh Selama Satu Bulan
Opsi pertama yang muncul adalah pemberlakuan libur penuh selama bulan Ramadan. Usulan ini disertai gagasan untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan berbasis masyarakat yang diharapkan dapat mengisi waktu libur dengan aktivitas yang bermanfaat.
Opsi Kedua: Skema Libur Kombinasi Awal dan Akhir Ramadan
Opsi kedua mengacu pada mekanisme libur yang masih berlaku hingga Ramadan sebelumnya. Pada skema ini, libur diberikan di awal Ramadan selama beberapa hari, disusul dengan masuk sekolah seperti biasa di pertengahan bulan, dan kembali diliburkan menjelang Idulfitri.
“Misalnya, dua hingga lima hari di awal Ramadan diberikan libur, kemudian kegiatan belajar-mengajar berlangsung seperti biasa. Selanjutnya, menjelang Idulfitri ada libur dua atau tiga hari yang dilanjutkan dengan libur Lebaran hingga rangkaian mudik selesai,” jelas Abdul Mu’ti saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin 13 Januari 2025.
Opsi Ketiga: Tanpa Libur Khusus Ramadan
Opsi ketiga adalah tidak memberikan libur khusus selama Ramadan. Dalam skema ini, siswa hanya akan menikmati libur akhir pekan seperti biasanya, tanpa ada tambahan hari libur selama bulan puasa.
“Ketiga opsi ini sebenarnya merupakan hasil aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kami mencermati berbagai masukan ini sebagai bagian dari demokrasi yang sehat, di mana masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik,” kata Abdul Mu’ti.
Koordinasi dengan Kementerian Lain
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keputusan akhir terkait mekanisme libur Ramadan masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di bawah koordinasi Kemenko PMK.
“Insyaallah, pembahasan ini akan kami selesaikan dalam waktu dekat. Semoga dalam pekan ini sudah ada kejelasan,” tambahnya.
Pandangan Wakil Menteri Agama
Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi’i, menyebutkan bahwa pemerintah sempat mempertimbangkan usulan libur penuh selama Ramadan 2025. Namun, ia menegaskan bahwa wacana tersebut belum dibahas secara resmi di Kementerian Agama.
“Kami memang mendengar adanya wacana tersebut, tetapi sejauh ini belum ada pembahasan resmi di kementerian,” ungkap Syafi’i kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Dengan berbagai masukan yang masih dalam tahap pertimbangan, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mendukung kelancaran pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keagamaan dan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan.
