INFO24.ID – Pengadilan federal di Amerika Serikat memberi peluang bagi ribuan perusahaan untuk memperoleh kembali dana dari pungutan impor yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat yang memerintahkan otoritas bea cukai untuk mengembalikan tarif impor yang sempat diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu, lembaga bea cukai AS atau Customs and Border Protection diminta memproses pengembalian pungutan yang selama ini dibayarkan importir. Hakim Richard Eaton menegaskan bahwa seluruh importir yang terdampak kebijakan tarif IEEPA berhak mendapatkan manfaat dari keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan kebijakan tersebut.
Meski begitu, hingga kini belum ada kejelasan mengenai bagaimana mekanisme pembayaran kembali dana tersebut kepada perusahaan. Putusan pengadilan ini juga dianggap menjadi pukulan bagi pemerintahan Trump yang sebelumnya berupaya mengganti tarif tersebut dengan kebijakan pungutan baru serta menyoroti potensi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan dana dalam jumlah besar.
Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan perusahaan penyaring industri Atmus Filtration yang berbasis di Tennessee. Namun hakim menyatakan akan menangani seluruh perkara yang berkaitan dengan pengembalian tarif tersebut, tidak terbatas pada satu perusahaan saja.
Di tengah situasi tersebut, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan tarif global baru sebesar 15 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding kebijakan sebelumnya yang berada di kisaran 10 persen. Tarif baru tersebut disebut sebagai pengganti skema IEEPA yang telah dibatalkan Mahkamah Agung.
Sebelumnya, pemerintah AS diperkirakan mengumpulkan sekitar 130 miliar dolar AS dari pungutan impor melalui skema tersebut. Dengan kurs sekitar Rp16.870 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan kurang lebih Rp2.190 triliun.
Sejumlah perusahaan besar telah menggugat pemerintah agar dana tarif itu dikembalikan sepenuhnya. Salah satu perusahaan yang ikut menuntut adalah perusahaan logistik global FedEx. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait putusan pengadilan tersebut.
Tekanan terhadap pemerintah juga datang dari berbagai pelaku usaha yang telah membayar tarif tersebut. Koalisi usaha kecil bernama We Pay the Tariffs, yang dibentuk untuk memperjuangkan pengembalian dana, menyambut putusan pengadilan itu sebagai kemenangan penting bagi pelaku usaha.
Perwakilan koalisi tersebut, Dan Anthony, menyatakan usaha kecil di Amerika telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kembali dana mereka. Ia menilai proses pengembalian seharusnya dilakukan secara penuh, cepat, dan otomatis.
Perdebatan mengenai kebijakan tarif AS semakin rumit karena pemerintah sebelumnya sempat mengumumkan kebijakan tarif baru yang dikenal sebagai Liberation Day tariffs pada April lalu. Tarif tersebut dikenakan terhadap puluhan negara dengan besaran mulai dari 10 persen hingga hampir 50 persen untuk beberapa negara tertentu.
Langkah tersebut memicu berbagai negosiasi dagang internasional. Sejumlah negara berupaya menurunkan tarif dengan menawarkan investasi atau melakukan penyesuaian kebijakan perdagangan mereka.
Namun bulan lalu Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tersebut. Pengadilan menilai penggunaan kewenangan darurat oleh pemerintah tidak dapat menjadi dasar untuk memberlakukan sebagian tarif terhadap produk dari negara seperti Meksiko, Kanada, dan China.
Di sisi lain, dinamika kebijakan perdagangan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan pemerintah Amerika Serikat untuk operasi militer. Sejumlah anggota Kongres memperkirakan Presiden Donald Trump akan mengajukan permintaan tambahan anggaran darurat guna membiayai konflik dengan Iran.
Perkiraan itu muncul setelah anggota parlemen menerima pengarahan tertutup dari pejabat tinggi pemerintahan pada Selasa malam di Capitol Hill. Dalam pertemuan tersebut, pejabat pemerintah menyampaikan bahwa opsi pengajuan dana tambahan sedang dipertimbangkan.
Beberapa anggota Kongres menilai skala operasi militer yang dijelaskan dalam pertemuan itu sangat besar, sehingga kemungkinan besar membutuhkan tambahan anggaran baru. Permintaan tersebut bahkan diperkirakan melampaui hampir 1 triliun dolar AS yang sudah dialokasikan untuk anggaran militer dalam setahun terakhir.
Senator Lindsey Graham mengatakan kemungkinan besar pemerintah akan mengajukan permintaan dana tambahan. Sementara Senator dari Partai Demokrat Chris Murphy memperingatkan bahwa operasi militer tersebut bisa berkembang menjadi konflik jangka panjang dengan biaya sangat besar.
Murphy menilai rencana operasi yang dipaparkan pemerintah terlihat seperti konflik terbuka bernilai triliunan dolar dengan tujuan yang belum sepenuhnya jelas. Ia juga menyoroti kemungkinan operasi militer darat yang masih belum dikesampingkan oleh pemerintah.
Senator Josh Hawley juga menggambarkan konflik antara Amerika Serikat dan Iran sebagai operasi militer berskala besar yang terus berkembang dengan cepat. Menurutnya, situasi tersebut terlihat tidak memiliki batas waktu yang jelas.
Meski beberapa anggota parlemen dikenal kritis terhadap peningkatan belanja pemerintah, sebagian dari mereka tetap membuka kemungkinan menyetujui tambahan anggaran militer. Senator Ron Johnson dari Partai Republik mengatakan permintaan dana tambahan kemungkinan akan mendapat dukungan dari fraksinya.
Johnson menilai kebutuhan tersebut dapat dipahami karena militer Amerika Serikat saat ini menggunakan amunisi dalam jumlah besar sehingga perlu segera mengisi kembali persediaan.
Namun untuk meloloskan paket dana darurat di Senat, pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menegaskan bahwa pihaknya memerlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan serta strategi akhir operasi militer tersebut sebelum memberikan dukungan.
Senator Chris Coons juga memperkirakan Departemen Pertahanan akan segera mengirimkan proposal resmi anggaran tambahan kepada Kongres. Ia menilai pemerintah perlu memastikan semua kebutuhan untuk menjaga keselamatan pasukan Amerika terpenuhi.
Di sisi lain, Coons meminta pejabat pemerintahan Trump memberikan penjelasan terbuka di hadapan Kongres agar publik dapat mengetahui berbagai persoalan perencanaan yang memicu tantangan, kerugian, maupun kesalahan dalam perang tersebut.
Apabila disetujui, tambahan dana tersebut akan menambah lebih dari 150 miliar dolar AS anggaran militer yang sebelumnya telah disahkan Partai Republik melalui paket pajak dan belanja tahun lalu. Jumlah itu juga berada di luar anggaran reguler Pentagon yang mencapai sekitar 839 miliar dolar AS dan telah disetujui Kongres bulan lalu.
Anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro mengatakan hingga kini para legislator belum menerima informasi jelas mengenai total biaya militer yang sudah dikeluarkan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah telah berbicara tentang kemungkinan anggaran tambahan, tetapi belum memberikan gambaran lengkap mengenai pengeluaran yang sebenarnya telah dilakukan.
Bahkan sebelum konflik dengan Iran meningkat, Presiden Trump sudah mengusulkan kenaikan besar anggaran pertahanan untuk tahun fiskal mendatang. Ia berencana mendorong anggaran Pentagon mencapai sekitar 1,5 triliun dolar AS, atau sekitar 50 persen lebih tinggi dibanding belanja militer saat ini.
Meski demikian, Trump sebelumnya menyatakan bahwa persediaan senjata Amerika Serikat masih sangat besar. Dalam unggahan di media sosial, ia menulis bahwa negara tersebut memiliki cadangan senjata yang hampir tidak terbatas dan cukup untuk menopang perang dalam waktu sangat lama.
