INFO24.ID – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi spekulasi reshuffle di Kabinet Merah Putih setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan perombakan menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.
“Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Itu hak prerogatif beliau,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Sabtu 8 Februari 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini enggan banyak berkomentar soal kemungkinan perombakan kabinet. Ia menegaskan bahwa setiap presiden memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan evaluasi terhadap para menteri demi optimalisasi kinerja pemerintahan.
“Pergantian menteri adalah hal wajar di setiap kabinet. Itu hak Presiden, dan kita tidak perlu menanggapi berlebihan,” tambahnya.
Meskipun begitu, Bahlil optimistis kader Golkar tetap aman di Kabinet Merah Putih.
“Kami yakin, insya Allah, Golkar baik-baik saja. Tidak perlu menganalisis berlebihan soal ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat terkait reshuffle kabinet setelah 100 hari masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa menteri yang tidak bekerja maksimal untuk rakyat akan dicopot.
“Yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegas Prabowo saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus berjalan bersih dan fokus pada kepentingan bangsa.
“Rakyat ingin pemerintahan yang bersih dan benar. Tidak ada kepentingan lain selain untuk bangsa dan rakyat,” kata Prabowo.
Dengan pernyataan tegas ini, spekulasi reshuffle semakin menguat. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo sebagai kepala pemerintahan.
