INFO24.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memilih tidak banyak berkomentar mengenai rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025.
“Sebaiknya itu ditanyakan langsung kepada para ahli pendidikan,” ujar Mu’ti saat ditemui di acara Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).
Wacana kebijakan ini juga menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk DPR dan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang nantinya akan ikut terlibat dalam implementasinya.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyebut inisiatif ini pada dasarnya punya niat baik, asalkan tidak sampai mengganggu kegiatan pokok TNI.
“Selama tidak mengganggu jadwal latihan ataupun tugas utama militer, maka bantuan TNI sah-sah saja. Ini kan inisiatif dari pemerintah daerah, bukan permintaan dari militer,” jelasnya, Senin (28/4/2025).
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa proses pengiriman siswa ke barak akan tetap melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, penentuan siswa dilakukan berdasarkan kesepakatan sekolah dan orang tua. Prioritasnya diberikan kepada siswa yang kerap terlibat dalam tawuran, geng motor, atau anak yang dianggap sudah tak mampu dididik secara etika oleh orang tuanya,” terang Wahyu kepada reporter Tirto, Selasa.
Dedi Mulyadi sebelumnya memang mengumumkan akan menerapkan kebijakan tersebut dalam rangka penanaman nilai karakter, dengan menggandeng TNI dan Polri. Program ini akan dimulai dari beberapa daerah rawan kenakalan remaja di Jawa Barat.
