INFO24.ID – Hari ini, Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga superholding BUMN yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis.
Acara peluncuran ini digelar di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara merupakan bagian dari upaya besar untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi BUMN, sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan kekayaan negara. Dengan pembentukan lembaga ini, aset-aset BUMN diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Misi dan Struktur Kepemimpinan BPI Danantara
BPI Danantara dirancang untuk menjadi pengelola investasi yang kompetitif di tingkat global, dengan visi mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Nama “Daya Anagata Nusantara” dipilih untuk mencerminkan semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global serta memanfaatkan peluang investasi guna menciptakan kemakmuran bagi bangsa.
Berdasarkan laporan resmi, BPI Danantara memiliki dana kelolaan yang mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS), sementara pendanaan awalnya diproyeksikan sebesar US$20 miliar.
Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga akan mengumumkan siapa yang akan memimpin lembaga superholding tersebut. Sebelumnya, posisi Kepala BPI Danantara dipercayakan kepada Muliaman Darmansyah Hadad yang ditunjuk pada 22 Oktober 2024. Namun, menjelang peluncuran, muncul kabar bahwa Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, akan menggantikan Muliaman sebagai CEO. Pergantian ini terjadi setelah disahkannya Undang-Undang BUMN pada 4 Februari 2025.
Dalam struktur kepemimpinan yang baru, Rosan yang awalnya direncanakan menjadi Ketua Dewan Pengawas, kini menduduki posisi CEO. Sementara itu, Muliaman akan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas. Posisi Ketua Dewan Pengawas secara langsung dipegang oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota.
Dua posisi eksekutif utama di bawah CEO BPI Danantara adalah Chief Operating Officer (COO), yang akan membawahi Holding Operasional BUMN, dan Chief Investment Officer (CIO), yang akan mengelola Holding Investasi BUMN. Dikabarkan, Pandu Patria Sjahrir akan menjabat sebagai CIO, sedangkan Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria, akan mengisi posisi COO.
Realisasi Mimpi Lama Sumitro Djojohadikusumo
Peluncuran Danantara menandai terwujudnya gagasan lama yang telah dirintis oleh ekonom terkemuka Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang tak lain adalah ayah Presiden Prabowo. Sejak lama, Sumitro mengusulkan perlunya lembaga independen untuk mengelola dana dari penyisihan laba BUMN agar lebih efisien dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 17 Desember 1996, Sumitro mengusulkan pembentukan lembaga investasi yang mampu mengelola dana penyisihan 1%–5% dari laba BUMN. Gagasan ini bertujuan untuk menghindari penyebaran dana yang tidak efisien serta memastikan adanya investasi yang lebih terarah dan produktif.
Namun, usulan tersebut sempat ditolak oleh Menteri Keuangan saat itu, J.B. Sumarlin, yang menilai bahwa waktunya belum tepat. Meski demikian, Sumitro tetap meyakini bahwa konsep ini akan sangat bermanfaat bagi penguatan ekonomi nasional. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa model serupa telah ia sarankan kepada pemerintah Malaysia, yang kemudian diadopsi dan sukses memperkuat posisi ekonomi para usahawan bumiputera di negara tersebut.
Setelah melalui perjalanan panjang selama hampir tiga dekade, konsep yang dulu hanya sekadar wacana kini akhirnya diwujudkan oleh putranya, Prabowo Subianto. Dengan lahirnya BPI Danantara, harapan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh di kancah global semakin nyata.**
