INFO24.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melantik secara serentak 961 kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 dalam sebuah prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) pagi WIB.
Para kepala daerah yang akan dilantik terdiri dari:
- 33 gubernur dan 33 wakil gubernur
- 363 bupati dan 362 wakil bupati
- 85 wali kota dan 85 wakil wali kota
Menurut Muhammad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo akan secara langsung mengambil sumpah jabatan para kepala daerah dalam upacara pelantikan yang bersejarah ini.
Yusuf menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan pertama kalinya dilakukan secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai era baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Upacara ini akan dilaksanakan dalam satu rangkaian prosesi yang tertata dengan baik.
Sebelum prosesi pelantikan, para kepala daerah akan melakukan kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka yang terletak di seberang Jalan Medan Merdeka Utara. Setelah resmi dilantik, Presiden Prabowo akan memberikan arahan kepada mereka sebagai pemimpin baru di daerah masing-masing.
Menurut Yusuf, pelantikan ini tidak hanya menjadi momen bersejarah, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berfokus pada pelayanan publik.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa terdapat 481 pasangan kepala daerah dan wakilnya yang akan menjalani pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum pelantikan berlangsung, seluruh calon kepala daerah akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir di kawasan Monas pada pukul 07.00 WIB.
Selain itu, sebanyak 503 pasangan calon kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025 sebagai bagian dari persiapan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.
