INFO24.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pembangunan 27 tower hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, telah rampung. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 21 Januari 2025.
Selain itu, rumah dinas untuk para menteri juga telah selesai dibangun. Maruarar menyatakan bahwa gedung-gedung tersebut akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo.
“Semua sudah siap diresmikan. Presiden Prabowo menyampaikan lebih suka hadir untuk meresmikan dibandingkan sekadar menghadiri acara peletakan batu pertama,” ujar Maruarar dalam konferensi pers usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Januari 2025.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan selama lima tahun ke depan.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp48,8 triliun telah disetujui untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN. Dana ini akan dicairkan secara bertahap sesuai dengan jadwal pembangunan,” ungkap AHY dalam keterangannya, seperti dikutip dari Breaking News KompasTV.
Menurut AHY, dana tersebut tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari sumber non-APBN. Ia menambahkan bahwa anggaran ini akan difokuskan pada pembangunan gedung parlemen dan fasilitas yudikatif.
“Pendanaan berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN dan non-APBN,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, untuk memastikan IKN Nusantara dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif diharapkan selesai sebelum tenggat waktu tersebut.
“Presiden menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Kami diberi tugas untuk menuntaskan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif sebelum waktu tersebut,” ungkap Basuki.
Ekosistem tersebut meliputi gedung MPR-DPR, gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta fasilitas hunian untuk pegawai yang bekerja di lembaga tersebut. Basuki juga menyebut bahwa desain gedung-gedung ini akan ditinjau ulang sesuai dengan arahan Presiden.
