INFO24.ID – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol melakukan inspeksi mendadak ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Sabtu 1 Februari 2025.
Usai peninjauan, Hanif menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi proyek MNC Land yang berdampak pada Danau Lido dan berkomitmen untuk memulihkan badan air yang mengalami kerusakan atau penyusutan akibat proyek tersebut.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), luas awal Danau Lido tercatat sekitar 35 hektare. Namun, sejak pembangunan KEK Lido yang diresmikan Presiden Joko Widodo serta adanya pemanfaatan lahan untuk kepentingan lain, luas danau kini menyusut drastis menjadi sekitar 11 hektare.
Evaluasi dan Rencana Restorasi
Menanggapi situasi ini, Hanif menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh melalui Tim Penegakan Hukum Kementerian LHK.
“Evaluasi akan kami lakukan secara mendetail, dan badan danau yang telah hilang atau terpakai harus dipulihkan kembali sebagai badan air. Keberadaan Danau Lido sangat vital, baik untuk cadangan air tanah maupun dalam mencegah banjir di wilayah hilir,” ujar Hanif saat memberikan keterangan di tepian Danau Lido.
Ia juga menyoroti pentingnya danau ini sebagai bagian dari hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane. Dengan fungsi utama sebagai reservoir air, Hanif menegaskan bahwa area yang telah diuruk harus direstorasi guna mengatasi eksploitasi air tanah di hilir Ciliwung dan Cisadane yang semakin mengkhawatirkan.
“Dari total 35 hektare, yang hilang mencapai 24 hektare, dan itu harus dikembalikan,” tegasnya. Hanif juga menyebutkan bahwa tim pengawas Kementerian LHK saat ini tengah mengkaji kondisi Danau Lido. Hasil kajian tersebut nantinya akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian PUPR untuk mengambil langkah pemulihan lahan yang hilang.
Dukungan dari Dewan Nasional KEK dan Masyarakat
Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rijal Edwin Manangsang, menyambut baik langkah yang diambil oleh Kementerian LHK.
“Kami menghargai evaluasi ini karena dari 24 KEK di Indonesia, baru kali ini terjadi masalah seperti ini. Evaluasi ini penting agar KEK dapat tetap berfungsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Wates Jaya, Nurdjaman, mengungkapkan kekhawatiran warga terkait pendangkalan Danau Lido yang menyebabkan luapan air ke pemukiman saat musim hujan.
“Kami meminta kepada Pak Menteri agar memastikan terlebih dahulu status lahannya. Selain itu, setelah dilakukan pengerukan, jangan sampai terjadi pendangkalan lagi karena ini sangat meresahkan masyarakat,” ungkap Nurdjaman.
MNC Land Sebut Penyebab Pendangkalan Akibat Pembangunan Tol Bocimi
Menanggapi persoalan ini, Direktur Utama MNC Land, Budi Rustanto, menyatakan bahwa penyebab utama pendangkalan Danau Lido bukanlah proyek KEK Lido, melainkan dampak dari pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
“Pendangkalan ini terjadi karena proyek Tol Bocimi. Kami bahkan sudah melaporkan hal ini kepada Kementerian PUPR agar segera dilakukan tindakan, termasuk pengerukan,” klaim Budi.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik yang tidak hanya menjaga keberlangsungan KEK Lido sebagai pusat ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan dan fungsi strategis Danau Lido dalam ekosistem daerah.
