INFO24.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dirinya sering harus bernegosiasi dengan kelompok tertentu yang menolak kebijakan perekonomian yang ia usulkan.
Dalam wawancaranya dengan Finance and Development Magazine edisi Desember 2024—jurnal yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF), Sri Mulyani berbagi pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun, meski bukan berasal dari kalangan partai politik.
Ia menjelaskan bahwa momentum Reformasi 1998 menciptakan lanskap politik yang lebih inklusif di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia menginginkan pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, dan bertanggung jawab.
“Momentum politik tersebut membuka lebih banyak ruang bagi teknokrat seperti saya untuk berkontribusi dalam pemerintahan, bukan hanya dari kalangan politisi,” ujarnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa tantangan tetap ada. Ia sering menghadapi perlawanan dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan yang ingin diimplementasikan, seperti kebijakan perpajakan, subsidi, pengelolaan BUMN, hingga reformasi di internal Kementerian Keuangan.
“Tidak semua pihak siap menerima perubahan. Ada kelompok status quo yang menentang jika merasa terancam,” ujarnya, seperti dikutip dari situs IMF pada Kamis, 26 Desember 2024.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Sri Mulyani mengadopsi pendekatan dialog dan negosiasi. Ia berusaha meyakinkan para pengkritiknya bahwa tujuan dari kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama dan membawa manfaat yang lebih besar bagi Indonesia.
“Saya tidak menghindari kritik. Sebaliknya, saya mendekati mereka dan berusaha meyakinkan bahwa kebijakan ini untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.
Meskipun begitu, ia mengakui bahwa proses negosiasi sering kali tidak mudah. Perdebatan tentang siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu kebijakan selalu menjadi isu yang sensitif. Baginya, kunci untuk mengatasi perbedaan tersebut adalah dengan membuka dialog yang konstruktif, baik dengan politisi, birokrat, maupun kelompok masyarakat sipil.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat. Untuk itu, ia sering memanfaatkan media massa untuk menjelaskan kebijakan yang sedang direncanakan.
“Saya menjalin komunikasi dengan pemimpin redaksi dan jurnalis, menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan yang saya ambil. Mereka sering menjadi sekutu yang membantu membangun opini publik,” jelasnya.
Ia percaya bahwa masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah jika mereka melihat bahwa kebijakan yang diambil bertujuan untuk memperbaiki kondisi negara, bukan untuk kepentingan pribadi.
