Oleh: Agus Winarno SH, Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN)
INFO24.ID – Belakangan ini ruang publik diramaikan oleh berbagai narasi yang menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi target operasi politik global yang disebut sebagai Resume Change Operation (RCO) atau skenario pergantian rezim. Narasi tersebut bahkan mengaitkan sejumlah lembaga internasional, aliran pendanaan asing, hingga organisasi masyarakat sipil di dalam negeri sebagai bagian dari strategi sistematis untuk melemahkan pemerintahan yang sah.
Sebagai Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), saya memandang penting untuk menempatkan isu ini secara jernih dan proporsional. Bangsa yang besar tidak boleh kehilangan rasionalitas hanya karena arus informasi yang bergerak begitu cepat di ruang digital. Justru dalam situasi seperti inilah kedewasaan politik publik diuji.
Pertama, demokrasi tidak boleh dibangun di atas asumsi konspirasi yang tidak terverifikasi. Tuduhan mengenai operasi global, aliran dana asing, atau keterlibatan lembaga tertentu harus diuji melalui fakta yang jelas serta mekanisme hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum. Jika benar terdapat indikasi intervensi asing terhadap proses politik nasional, maka jalurnya harus melalui institusi resmi negara, bukan sekadar menjadi narasi viral di media sosial.
Menyimpulkan terlalu cepat bahwa ada agenda pelengseran kekuasaan justru berpotensi menciptakan ketakutan politik yang tidak produktif. Stabilitas pemerintahan tidak ditentukan oleh rumor digital, melainkan oleh kinerja nyata, kepercayaan publik, serta kekuatan institusi demokrasi yang menopangnya. Pemerintahan Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui proses konstitusional, dan legitimasi tersebut harus dihormati oleh semua pihak.
Kedua, kritik terhadap pemerintah bukanlah ancaman terhadap negara. Dalam sistem demokrasi modern, perbedaan pandangan antara pemerintah, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang sehat. Menggeneralisasi kritik sebagai bagian dari operasi asing justru dapat mengikis ruang dialog publik yang selama ini menjadi fondasi demokrasi Indonesia sejak era reformasi.
Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo tidak berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik yang konstruktif, berbasis data, dan disampaikan secara bertanggung jawab justru akan memperkuat kualitas pemerintahan itu sendiri. Yang harus diwaspadai bukan kritiknya, melainkan disinformasi yang sengaja diproduksi untuk menyesatkan publik.
Ketiga, masyarakat perlu semakin bijak menghadapi perang informasi di era digital. Media sosial hari ini menjadi arena pertarungan persepsi yang sering kali lebih dipenuhi emosi dibandingkan rasionalitas. Upaya membersihkan ruang digital dari konten provokatif tentu penting, namun hal tersebut tidak boleh berubah menjadi pembungkaman terhadap perbedaan pendapat.
Literasi digital harus diarahkan pada kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi, memahami konteks, serta membedakan antara kritik, opini, dan propaganda. Tanpa kedewasaan dalam mengelola informasi, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang berkepanjangan.
Keempat, isu-isu strategis seperti Papua, demokrasi, maupun dinamika masyarakat sipil harus dipandang sebagai persoalan kebangsaan yang memerlukan pendekatan dialogis. Menempatkan setiap gerakan sosial sebagai bagian dari agenda asing justru berpotensi memperlebar jarak antara negara dan rakyatnya sendiri.
Relawan Anak Bangsa Nasional meyakini bahwa kekuatan pemerintahan Presiden Prabowo terletak pada kapasitas kepemimpinan, stabilitas ekonomi, serta kemampuannya merangkul seluruh elemen bangsa. Politik ketakutan tidak akan memperkuat negara. Yang dibutuhkan saat ini justru konsolidasi nasional.
Presiden harus diberi ruang untuk bekerja menjalankan mandat rakyat. Masyarakat tetap memiliki hak untuk bersuara secara kritis. Sementara negara wajib menjaga kedaulatan melalui mekanisme institusional yang kuat, bukan melalui perang narasi yang tidak produktif.
Indonesia adalah bangsa besar yang tidak boleh digiring oleh spekulasi. Loyalitas terhadap negara tidak diukur dari seberapa keras kita mencurigai pihak lain, tetapi dari seberapa kuat kita menjaga rasionalitas publik, persatuan nasional, dan komitmen terhadap demokrasi.
Relawan Anak Bangsa Nasional berdiri tegak mendukung pemerintahan yang sah, sekaligus mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum teruji kebenarannya. Stabilitas nasional adalah tanggung jawab bersama—bukan sekadar bahan kompetisi propaganda.
