INFO24.ID – Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyatakan bahwa pemerintahnya siap memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Prancis dalam mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
Pengumuman tersebut disampaikan Macron melalui akun X (sebelumnya Twitter) pada Kamis malam (24/7/2025). Ia menegaskan bahwa pengakuan resmi akan diumumkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung September mendatang di New York, Amerika Serikat.
“Yang paling mendesak saat ini adalah menghentikan konflik di Gaza dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil,” tulis Macron dalam unggahan tersebut.
Keputusan ini menjadi langkah besar dalam lanskap politik global. Prancis tercatat sebagai negara pertama dari kelompok negara maju G7—yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Italia, dan Jepang—yang secara terbuka menyatakan niat untuk mengakui kedaulatan Palestina.
Pernyataan Macron muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel, menyusul agresi militer yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Situasi kemanusiaan yang kian memburuk menambah kekhawatiran komunitas global.
Dalam surat resminya kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Macron menyampaikan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.
“Sudah waktunya mendukung solusi yang menghargai aspirasi rakyat Palestina, mengakhiri kekerasan, serta menjamin perdamaian dan keamanan bagi Israel dan negara-negara di sekitarnya,” tulis Macron dalam surat tersebut, sebagaimana dikutip dari The New York Times pada Jumat (25/7/2025).
Macron juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang terus melanjutkan operasi militer tanpa menyampaikan rencana strategis untuk masa depan Gaza, termasuk soal keamanan dan proses rekonstruksi.
Presiden Prancis itu juga menekankan pentingnya gencatan senjata segera, pembebasan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas, pelucutan
