INFO24.ID – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi tunggal dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk evaluasi setelah satu tahun kaum buruh menanti realisasi lima janji Presiden Prabowo Subianto.
Lima janji itu sebelumnya disampaikan Presiden saat peringatan May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas) yang dihadiri ratusan ribu buruh dari berbagai daerah.
Janji tersebut meliputi penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satgas PHK, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor, serta pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Namun hingga saat ini, KSPI menilai belum ada kepastian realisasi konkret dari lima janji tersebut.
Keputusan menggelar aksi tunggal diambil dalam rapat pimpinan KSPI yang menilai perlu adanya sikap organisasi yang tegas namun tetap terukur.
Panglima Nasional Serikat Pekerja Nasional (SPN) Buya Fauzi, yang juga menjadi penanggung jawab aksi nasional, mengatakan keputusan tersebut bukanlah bentuk reaksi emosional.
“Ini bukan reaksi emosional, melainkan sikap organisasi yang lahir dari proses konsolidasi dan evaluasi panjang,” ujar Buya Fauzi dalam keterangannya.
Di sisi lain, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan May Day 2026 melalui undangan salah satu konfederasi buruh lainnya.
Meski demikian, KSPI tetap pada keputusannya untuk menggelar aksi secara mandiri.
Keputusan tersebut sempat dinilai sebagian pihak sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden. Namun KSPI membantah anggapan tersebut.
Menurut mereka, sikap kritis yang diambil justru merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan Presiden di hadapan kaum buruh.
KSPI menilai, apabila Presiden kembali menyampaikan janji yang sama tanpa realisasi, hal itu berpotensi memicu respons negatif dari massa buruh yang bisa berdampak pada citra kepemimpinan nasional.
Karena itu, KSPI memilih menyalurkan aspirasi melalui aksi tunggal yang terarah.
Menurut mereka, langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah potensi dinamika yang tidak terkendali dalam forum peringatan May Day yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
KSPI menegaskan kritik yang disampaikan tetap bersifat konstruktif, bukan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah.
Bagi organisasi buruh tersebut, aksi lapangan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan janji publik benar-benar diwujudkan.
“Gerakan buruh akan tetap berada pada jalur perjuangan yang kritis dan konstruktif,” kata Buya Fauzi.
KSPI juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
