INFO24.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima kunjungan penting dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kolaborasi antara kedua kementerian, khususnya terkait pengamanan aset tanah negara serta percepatan program ketahanan pangan—dua hal yang krusial untuk menjaga stabilitas pertanahan dan ketahanan nasional.
Dalam kesempatan ini, Nusron menegaskan bahwa sinergi dengan Kementerian Pertahanan adalah prioritas, mengingat banyaknya aset tanah negara yang dikelola oleh Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami tantangan serius, terutama terkait perubahan fungsi lahan.
“Kami akan bekerja sama untuk mengamankan aset-aset tanah negara yang saat ini berada di bawah pengelolaan Kemenhan dan TNI,” ujar Nusron pada Senin, 11 November 2024.
Nusron menjelaskan bahwa laporan dari Menteri Pertahanan menunjukkan adanya sejumlah aset milik TNI yang mengalami perubahan fungsi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah tegas berupa penataan ulang dan sertifikasi yang terstruktur untuk memastikan kepemilikan negara tetap terlindungi.
“Kita akan lakukan penataan ulang dan sertifikasi agar aset negara aman dan tidak hilang,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan tanah-tanah milik TNI terlindungi secara hukum, serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan fungsi lahan di masa mendatang.
Upaya Percepatan Program Ketahanan Pangan dan Energi
Selain pengamanan aset, Nusron menyebut bahwa pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat implementasi program ketahanan pangan dan energi nasional. Salah satu bentuk konkret adalah percepatan pengadaan lahan seluas 1 juta hektare di Papua untuk mendukung ketahanan pangan.
Nusron mengungkapkan bahwa Menhan Sjafrie memiliki perhatian serius terhadap program ini, khususnya dalam proses pelepasan lahan dan sertifikasinya yang diperuntukkan untuk perluasan lahan sawah.
“Pak Menhan sangat peduli dengan progres pelepasan dan sertifikasi lahan untuk cetak sawah di Papua dan wilayah lainnya,” ungkap Nusron.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengadaan lahan pertanian, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi pangan nasional dan menjamin ketersediaan pangan dalam jangka panjang.
Mengatasi Konflik Lahan demi Stabilitas Pertahanan Nasional
Isu lain yang tak kalah penting dalam diskusi ini adalah penanganan konflik tanah yang sering kali mengganggu stabilitas pertahanan nasional. Nusron mencatat bahwa konflik kepemilikan antara individu, negara, dan korporasi bisa memicu ketegangan yang berdampak luas pada sistem pertahanan.
“Sengketa antara individu, negara, maupun korporasi dapat memicu konflik yang sensitif jika tidak ditangani dengan baik,” ujar Nusron.
Untuk itu, kedua kementerian sepakat untuk merumuskan pendekatan penyelesaian sengketa yang efektif guna menjaga stabilitas pertahanan dan mencegah konflik berlarut-larut.
Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Pertahanan
Dalam rangka mendukung kebutuhan pertahanan nasional, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyediakan lahan strategis bagi kepentingan militer, termasuk pembangunan tempat latihan dan pangkalan TNI.
Nusron menekankan pentingnya identifikasi lahan yang tepat agar mendukung operasional TNI tanpa ancaman pengambilalihan oleh pihak lain.
“Kami diminta untuk menelusuri lahan-lahan yang perlu disiapkan, terutama karena ada beberapa lahan TNI yang rawan diambil alih. Kehadiran beliau di sini menjadi pengingat akan pentingnya penyelamatan lahan tersebut,” ungkap Nusron.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan TNI memiliki ruang yang cukup untuk latihan dan pengembangan pangkalan militer sebagai bagian dari kesiapan pertahanan nasional yang optimal.
Pertemuan di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi lainnya dari Kementerian ATR/BPN. Hadirnya para pejabat tinggi ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengamanan aset tanah negara dan pelaksanaan program ketahanan pangan bersama Kementerian Pertahanan.
Lewat diskusi produktif ini, diharapkan kedua kementerian dapat mengambil langkah lebih jauh dalam mengamankan aset negara, mempercepat realisasi program ketahanan pangan, serta mempersiapkan infrastruktur lahan untuk mendukung kepentingan pertahanan nasional.
