INFO24.ID – Aroma ketegangan tengah menyelimuti hubungan antara Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum, menyusul langkah tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap langkah tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya buka suara terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan pihaknya tidak berkaitan dengan sidak yang dilakukan Menteri Keuangan.
“Enggak (terkait laporan Purbaya). Saya tidak tahu pastinya, tapi yang jelas terpisah kayaknya,” ujar Anang saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).
Anang menuturkan, proses penyidikan berjalan independen sesuai prosedur hukum. Ia enggan membeberkan lebih jauh detail kasus dengan alasan menjaga kerahasiaan penyidikan.
“Informasi yang bisa disampaikan terbatas, karena ada batas-batas tertentu demi kepentingan penyidikan,” katanya.
Publik sebelumnya sempat mengaitkan langkah Kejagung dengan inspeksi mendadak yang dilakukan Purbaya di lingkungan Bea dan Cukai, terutama setelah Menteri Keuangan tersebut menyampaikan komitmen memperkuat transparansi dan integritas di instansi yang kerap menjadi sorotan itu.
Namun, Anang memastikan bahwa dua hal tersebut berjalan secara terpisah. Ia menegaskan bahwa Kejagung tetap fokus menelusuri dugaan korupsi ekspor yang diduga menimbulkan kerugian negara.
Meski belum ada penetapan tersangka, penyidik disebut telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya.
“Belum dong,” ujar Anang singkat saat ditanya mengenai kemungkinan pengumuman tersangka.
Kejagung juga diketahui telah melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa lokasi strategis, termasuk kantor dan kediaman sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Dari operasi senyap tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan perkara.
“Ya pokoknya dokumen. Bisa dokumen, bisa alat elektronik, bisa surat, bisa apa kan? Bisa saja,” ujar Anang tanpa memberikan rincian.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih bersikap terbuka menanggapi situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Kita memang ada kerja sama dengan Kejagung. Dalam pengertian begini: Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak,” tegas Purbaya saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis malam (23/10/2025).
Purbaya juga mengisyaratkan bahwa akan ada langkah besar dalam waktu dekat untuk memperkuat reformasi birokrasi di sektor keuangan dan kepabeanan.
“Kalau salah, ya salah aja,” ujar Purbaya dalam kesempatan berbeda, sebuah pernyataan yang kini bergema di tengah publik yang menanti langkah nyata pemerintah dalam menegakkan integritas di tubuh birokrasi keuangan negara.
