INFO24.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi tudingan bahwa kebijakannya dalam penerimaan siswa baru seolah menelantarkan sekolah swasta menjelang tahun ajaran baru.
“Saya tidak memiliki anak tiri,” kata Dedi Mulyadi saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-348 Cianjur di kantor DPRD Cianjur, Sabtu 12 Juli 2025 sore.
Menanggapi keluhan sejumlah pengelola sekolah swasta yang merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, Dedi menegaskan bahwa langkah taktis terkadang diperlukan demi kepentingan pendidikan anak-anak.
“Semua kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan masa depan pendidikan mereka,” ujarnya.
Dedi juga membantah adanya praktik sekolah negeri yang ‘membajak’ calon siswa sekolah swasta selama masa PPDB, seperti yang banyak dikeluhkan.
“Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas seorang gubernur adalah menjaga stabilitas pendidikan. Yang terpenting bagi saya, rakyat bisa mengenyam pendidikan dengan layak dan biaya yang ditanggung pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak sekolah swasta yang dikelola dengan baik justru memiliki jumlah siswa yang penuh.
“Bahkan lebih penuh dibanding sekolah negeri. Banyak yang lebih dulu mendaftar ke swasta walaupun biayanya tinggi, ada yang sampai iuran Rp 500 ribu per bulan,” jelas Dedi.
“Itu semua bergantung pada kualitas sekolah swasta tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi memutuskan untuk menambah kapasitas rombongan belajar di SMA dan SMK negeri hingga 50 siswa per kelas. Kebijakan ini diambil guna mengurangi angka putus sekolah di Jawa Barat. Namun, keputusan tersebut mendapat protes dari sebagian sekolah swasta yang merasa kehilangan calon siswa saat PPDB berlangsung.
