INFO24.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, menyampaikan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar memberikan kelonggaran terkait larangan penyelenggaraan wisuda sekolah di hotel. Permintaan itu ia sampaikan usai memediasi konflik antara manajemen dan karyawan Hotel Bumi Wiyata di Jalan Margonda, Beji, Depok, pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Immanuel yang akrab disapa Noel menilai, industri perhotelan sangat bergantung pada momentum-momentum seperti musim wisuda sekolah yang biasanya rutin digelar setiap pertengahan tahun. Dalam situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, larangan ini menurutnya terlalu membebani pihak hotel yang sedang berjuang bertahan.
“Selama ini hotel mengandalkan kegiatan wisuda sekolah sebagai salah satu sumber pemasukan utama. Jadi nanti saya akan sampaikan ke Kang Dedi selaku Gubernur, agar aturannya bisa dilonggarkan sedikit. Jangan terlalu keras lah,” ujar Noel kepada awak media.
Ia menekankan bahwa kelonggaran tersebut penting demi keberlangsungan sektor perhotelan, khususnya dalam masa pemulihan pasca pandemi dan tekanan ekonomi global. “Apalagi sekarang lagi musim wisuda, biar hotel bisa dapat pemasukan dari kegiatan itu,” lanjutnya.
Dalam sesi dialog bersama manajemen dan pekerja Hotel Bumi Wiyata, Noel mengapresiasi adanya komunikasi terbuka antara kedua belah pihak. Ia mengatakan bahwa pertemuan itu menghasilkan suasana positif karena semua pihak bersedia mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan.
Beberapa isu yang mencuat dalam diskusi tersebut antara lain keterlambatan pembayaran gaji selama beberapa bulan, serta tunjangan hari raya (THR) yang belum terpenuhi. Namun, baik manajemen maupun karyawan sepakat untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dan mencari jalan keluar terbaik.
“Yang penting sekarang ada semangat bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Baik dari manajemen maupun karyawan menunjukkan itikad baik,” ujar Noel.
Terkait kebijakan efisiensi yang diterapkan di banyak hotel, termasuk Hotel Bumi Wiyata, Noel menyebut bahwa hal ini merupakan dampak nyata dari tekanan ekonomi makro dan mikro yang terjadi sejak awal tahun 2025. Ia menegaskan bahwa hal ini bukan sekadar keluhan, melainkan fakta di lapangan yang harus ditanggapi serius.
“Ini bukan soal banyaknya keluhan, tapi memang kenyataan yang dihadapi industri perhotelan. Jangan sampai ini dibiarkan dan justru membuat industri semakin terpuruk,” katanya.
Sementara itu, Direktur PT Bumi Putra Wisata, Musheri, yang mewakili pihak manajemen Hotel Bumi Wiyata, mengungkapkan bahwa kondisi finansial hotel memang sangat berat sejak diberlakukannya efisiensi operasional.
Ia menyebut bahwa sebagian besar hotel bahkan kesulitan menutupi biaya operasional dasar seperti listrik, air, hingga kewajiban kepada vendor.
“Memenuhi 30 persen pengeluaran rutin saja sudah terasa berat. Pembayaran utang ke vendor pun jadi tertunda,” ujar Musheri.
Ia berharap adanya dukungan dan pelonggaran kebijakan dari pemerintah daerah agar industri perhotelan bisa kembali stabil dan memenuhi hak-hak pekerja secara layak.
