INFO24.ID – Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Kabupaten Tasikmalaya berubah menjadi forum evaluasi ketika Bupati Cecep Nurul Yakin hadir di Halaman Dinas Kesehatan, Jumat 14 November 2025.
Alih-alih sekadar seremoni, Cecep menjadikan momentum itu untuk menyoroti ketimpangan layanan kesehatan yang masih terasa lebar di daerahnya.
Membacakan amanat Menteri Kesehatan, Cecep menggarisbawahi seruan perubahan budaya kerja birokrasi kesehatan, yaitu cara pikir yang lebih jernih, cara kerja yang lebih lincah, dan pelayanan yang bersih dari praktik koruptif.
“Birokrasi kesehatan harus kompeten, akuntabel, dan selaras dengan agenda transformasi kesehatan,” katanya.
Di luar pesan resmi itu, Cecep memaparkan kondisi riil sektor kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Dari dua rumah sakit milik daerah, baru satu yang berfungsi optimal RSUD KHZ. Musthafa. Sementara RSUD TNT masih dalam tahap pembangunan.
Kondisi puskesmas pun belum merata. Dari 40 puskesmas, baru 22 yang memiliki layanan rawat inap. Sebagian puskesmas yang sudah rawat inap pun belum bekerja sama dengan BPJS.
“Ini harus menjadi fokus kita. Akses layanan harus setara,” ujar Cecep.
Ia meminta seluruh puskesmas segera membuka pelayanan BPJS, sementara kekurangan 18 puskesmas rawat inap harus ditutup melalui perencanaan bertahap dan realistis.
Cecep juga menegaskan perlunya anggaran yang lebih presisi. Ia meminta setiap program dinas kesehatan disusun berdasarkan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi serapan anggaran.
“Tanya saja ke hati, apa manfaatnya bagi rakyat? Kalau manfaatnya jelas, saya setuju. Kalau hanya untuk menyerap anggaran, lebih baik alihkan,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Cecep menyinggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang masih harus digenjot, terutama terkait usia harapan hidup yang dipengaruhi kualitas jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Rangkaian HKN juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada ASN kesehatan berprestasi—pengingat bahwa kerja-kerja sunyi para tenaga kesehatan tetap menjadi fondasi utama pelayanan publik.
