INFO24.ID – Sorotan publik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini kian ramai diperbincangkan. Sejumlah kritik bermunculan, tidak hanya menyentuh kebijakan, tetapi juga merambah ke ranah personal, termasuk terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno SH, menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup ruang kritik. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara santun, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan.
“Pemerintah bukan anti kritik. Siapa pun berhak menyampaikan pendapat. Tetapi hendaknya kritik disampaikan secara bijak dan membangun, bukan dengan menyerang pribadi. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pasti memiliki kekurangan,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Jumat 20 Februari 2026.
Menurutnya, kritik yang sehat adalah kritik yang berlandaskan data dan bertujuan memperkuat kebijakan, bukan didasari sentimen pribadi atau ketidaksukaan semata. Ia menilai, etika dalam menyampaikan pendapat menjadi kunci agar ruang demokrasi tetap terjaga dengan baik.
Lebih jauh, Agus menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya lahir dari komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Program tersebut, kata dia, bukan sekadar agenda politik, melainkan upaya jangka panjang membangun kualitas generasi bangsa.
“Program MBG bertujuan mendukung pertumbuhan anak agar lebih sehat dan cerdas melalui kecukupan gizi dan protein. Ini cita-cita mulia yang dampaknya harus dilihat secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga memaparkan bahwa implementasi program MBG memberi efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Perputaran ekonomi lokal dinilai meningkat, terutama bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan dan operasional dapur layanan.
Agus menyebut, keberadaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka peluang kerja baru bagi warga sekitar. Bahkan, sebagian besar tenaga kerja dan relawan berasal dari lingkungan setempat, sehingga manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program ini bukan hanya soal makan gratis, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Banyak UMKM tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan pendapatan keluarga meningkat,” tegasnya.
Meski demikian, Agus tidak menutup mata terhadap potensi kekurangan dalam pelaksanaan program. Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal agar pelaksanaan MBG semakin optimal.
“Kita harus objektif dalam menilai. Jika ada kekurangan, mari diperbaiki bersama. Evaluasi penting agar program ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi anak-anak dan masyarakat luas,” pungkas Agus.
