INFO24.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah kepala daerah di wilayahnya yang kembali membuka izin kegiatan study tour bagi pelajar. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadikan siswa sebagai sasaran kepentingan ekonomi.
Dalam video yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya, Dedi menyinggung keresahan sejumlah bupati dan wali kota yang wilayahnya kerap dijadikan tujuan wisata oleh sekolah-sekolah. Keresahan itu, menurut Dedi, membuat mereka cenderung melonggarkan kembali aturan terkait larangan study tour.
“Ada beberapa kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, yang daerahnya menjadi destinasi wisata berbasis study tour merasa gelisah, hingga akhirnya kembali mengizinkan kegiatan itu di sekolah-sekolah, meskipun dengan sejumlah catatan,” ujar Dedi.
Dedi menegaskan bahwa menjadikan pelajar sebagai alat untuk meningkatkan sektor pariwisata daerah tidak sejalan dengan nilai akademik maupun moral. Ia menyebutkan bahwa siswa seharusnya tidak dijadikan komoditas ekonomi.
“Itu sebabnya saya menolak siswa dijadikan objek jual beli LKS, buku, seragam, atau aktivitas ekonomi lainnya. Mereka bukan barang dagangan,” tegasnya.
Menurut Dedi, membolehkan study tour demi mendongkrak ekonomi lokal merupakan bentuk eksploitasi yang tidak sesuai dengan tujuan utama pendidikan. Ia pun memberikan solusi lain untuk menarik wisatawan tanpa melibatkan siswa secara langsung.
“Kalau ingin meningkatkan kunjungan wisata, benahi dulu daerahnya. Tata lingkungan, ciptakan kenyamanan, berantas pungli, jaga kejujuran pedagang, dan bangun infrastruktur agar tidak terjadi kemacetan saat musim kunjungan,” paparnya.
Ia juga menambahkan, jika seluruh pihak—mulai dari gubernur hingga kepala daerah—berkomitmen membenahi hal-hal tersebut, maka wisatawan akan datang dengan sendirinya karena merasa nyaman.
Sementara itu, beberapa kepala daerah di Jawa Barat memilih sikap berbeda. Mereka menyatakan tetap mendukung pelaksanaan study tour dengan catatan pelaksanaan dilakukan sesuai aturan dan transparan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa kegiatan study tour diperbolehkan selama tidak berkaitan langsung dengan penilaian akademik siswa. Ia bahkan membuka peluang bagi sekolah-sekolah di luar provinsi untuk datang ke Bandung, maupun sebaliknya.
Hal serupa juga disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang menyebut bahwa pelaksanaan study tour tidak menjadi masalah selama dibarengi regulasi yang jelas. “Kalau ada rambu-rambu yang kuat, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.
Di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan study tour selama mengandung nilai edukatif dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. “Selama orang tua setuju dan ada manfaat dari segi pembelajaran, seperti sejarah, maka itu bisa dilanjutkan,” jelasnya.
Di sisi lain, beberapa kepala daerah justru menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pelarangan study tour dari Gubernur Dedi. Namun, sebagian dari mereka tetap memberikan ruang jika study tour dilakukan terbatas di wilayah Jawa Barat saja.
Dukungan larangan tersebut disampaikan antara lain oleh Bupati Karawang dan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir. Adapun beberapa daerah lainnya masih menunggu arahan lebih lanjut untuk menentukan sikap.
