INFO24.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa kembali mendapat sorotan positif terkait kebijakannya di sektor properti. Kali ini, giliran para pengembang perumahan yang memberikan apresiasi terhadap langkah Purbaya memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.
“Ini dengan pendekatan Menkeu Purbaya, kita sangat apresiasi,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto, Jumat 31 Oktober 2025.
Menurut Joko, keputusan memperpanjang PPN DTP dapat menjadi dasar perencanaan bisnis para pengembang sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah.
“Kita sebagai pelaku bisnis punya kepercayaan lebih tinggi, bahwa arahnya memang by design, bukan by need,” ujarnya.
Selain kebijakan tersebut, Joko juga menyoroti gaya kepemimpinan Purbaya yang dinilai terbuka dan komunikatif. Ia menyebut, sikap Purbaya yang mau mendengar masukan publik menjadi angin segar di lingkungan pemerintahan.
“Yudhi sendiri mengatakan bahwa dia juga selalu memonitor masukan-masukan lewat media sosialnya. Kalau itu berupa dorongan untuk perbaikan, ya diambil. Artinya, dia enggak merasa sok pintar. Terbuka,” tutur Joko.
Sebelumnya, Purbaya memutuskan memperpanjang fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.
Kebijakan ini sebelumnya hanya berlaku sampai akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli kelas menengah, memperkuat sektor properti, serta memberi kepastian usaha bagi para pengembang dalam merencanakan proyek jangka panjang.
Di sisi lain, kinerja Purbaya juga mendapat pengakuan publik. Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), ia menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Menariknya, Purbaya baru menjabat sebagai Menteri Keuangan selama kurang dari dua bulan, namun sudah berhasil menduduki peringkat teratas versi IPO.
Berikut daftar lengkap hasil survei kinerja menteri terbaik Kabinet Merah Putih versi Indonesia Political Opinion (IPO).
