INFO24.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai pekan depan. Meski pagu anggaran MBG tahun 2026 tetap ditetapkan sebesar Rp 335 triliun, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif dan tidak terjadi pemborosan.
Purbaya menegaskan, proses evaluasi akan dilakukan secara rinci hingga ke setiap pos anggaran guna mengidentifikasi potensi tumpang tindih pembiayaan.
“Minggu depan akan saya lihat satu per satu line anggaran mereka. Nanti kita cek mana yang double counting,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Ia mencontohkan pengalaman pada tahun sebelumnya, di mana terdapat anggaran pembelian kendaraan roda dua untuk mendukung pelaksanaan MBG, namun sebagian kendaraan tersebut belum tersalurkan hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau masih ada pos seperti itu dan tidak terpakai, ya bisa saya coret. Tapi tentu akan saya cek dulu, masih ada atau tidak,” kata Purbaya.
Berkaca pada realisasi tahun lalu, Purbaya memperkirakan anggaran MBG tahun ini juga tidak akan terserap secara penuh. Ia memproyeksikan kebutuhan riil program tersebut berada di kisaran Rp 200 triliun, sehingga terdapat potensi dana menganggur sekitar Rp 135 triliun.
“Perhitungan awal kami, Rp 200 triliun kemungkinan sudah cukup. Tapi nanti kita lihat. Yang pasti, kami akan memangkas yang tidak efisien. Programnya sendiri sangat bagus dan akan tetap kami dukung agar berjalan maksimal,” ujarnya.
Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Dari jumlah tersebut, manfaat langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp 43,3 triliun.
Anggaran itu digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
Secara jumlah, penerima manfaat MBG tercatat mencapai 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi. Program ini juga melibatkan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyerap tenaga kerja sebanyak 789.319 orang.
Untuk tahun anggaran 2026, dari total alokasi Rp 335 triliun, pemerintah menyalurkan Rp 268 triliun melalui kementerian dan lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara itu, Rp 67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran disiapkan sebagai dana cadangan.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 95,4 persen anggaran atau Rp 255,5 triliun difokuskan langsung untuk program pemenuhan gizi nasional. Adapun sisanya, sebesar 4,6 persen atau Rp 12,4 triliun, dialokasikan untuk dukungan manajemen.
