INFO24.ID – Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Gedung Juang Kota Tasikmalaya, Kamis 11 Desember 2025, kembali menegaskan adanya kesenjangan yang masih dirasakan penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja. Selain stigma sosial, akses lapangan pekerjaan yang belum setara dinilai masih menjadi hambatan utama.
Acara tersebut menghadirkan 256 penyandang disabilitas sebagai perwakilan dari sekitar 2.200 penyandang disabilitas yang terdata di Kota Tasikmalaya.
Mereka menampilkan berbagai karya, mulai dari kerajinan tangan, lukisan, produk kriya, hingga makanan olahan. Pameran ini menunjukkan bahwa kreativitas dapat tumbuh ketika ruang berkarya dibuka secara luas.
Namun, dinamika di lapangan belum sepenuhnya berpihak. Hambatan akses pendidikan, minimnya fasilitas pelatihan, serta masih kuatnya stereotip di masyarakat membuat upaya penyandang disabilitas memasuki dunia kerja kerap terbatas. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengamanatkan agar pemerintah dan sektor swasta menyediakan kesempatan kerja yang inklusif dan setara.
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budy Rachman, menilai agenda tahunan ini harus menjadi pengingat bahwa pembangunan inklusif membutuhkan komitmen berkelanjutan.
Menurut dia, perubahan sosial tidak bisa dicapai dalam satu hari, tetapi dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para pendamping, komunitas, dan lembaga yang selama ini terlibat dalam penguatan penyandang disabilitas. Budy menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah fondasi penting untuk mewujudkan kota yang lebih ramah bagi semua warganya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari arus utama pembangunan daerah.
Ia mengatakan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program, seperti pelatihan seni, vokasi, dan kewirausahaan, guna memperluas keterampilan dan peluang kerja.
Untuk mendukung layanan dasar yang lebih inklusif, pemerintah juga memperluas pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan di puskesmas.
Uus meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap program berjalan sesuai prinsip inklusi, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Meski sejumlah langkah telah diambil, ia mengingatkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 harus dijalankan secara konsisten agar kesenjangan tidak semakin melebar.
Pemerintah, kata dia, terus mendorong sektor swasta membuka ruang kerja yang layak dan bebas diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
