INFO24.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin memaksimalkan uang hasil rampasan koruptor untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Dana tersebut bahkan disebut bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan hingga membantu pelunasan utang proyek kereta cepat Whoosh. Lantas, seperti apa mekanisme penggunaannya?
Pakar hukum pidana dan perdata Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa dana sitaan koruptor tidak bisa langsung dipakai pemerintah. Seluruh alur tetap mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Boleh digunakan, tapi harus tetap memakai mekanisme APBN. Artinya uang sitaan itu masuk dulu ke kas negara sebagai PNBP, lalu dikeluarkan kembali melalui RAPBN,” ujar Fickar.
Ia menerangkan, dana rampasan wajib masuk ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Anggaran setelah dipulihkan oleh aparat penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung. Setelah itu, penggunaannya hanya bisa dilakukan lewat proses pengajuan RAPBN dan pembahasan bersama DPR.
“Tidak bisa semena-mena. Presiden tidak bisa langsung mengambil uang itu tanpa masuk RAPBN,” tegasnya.
Menurut Fickar, seluruh kementerian/lembaga yang membutuhkan anggaran dari dana sitaan harus mengusulkan kebutuhan mereka kepada Kementerian Keuangan. Prosesnya tetap sama dengan penganggaran APBN pada umumnya.
Dia menambahkan, dalam APBN tidak ada kategori khusus yang membuat dana rampasan korupsi bisa dipakai secara instan. “Semua ada mekanismenya. Tidak bisa seenaknya,” tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa uang rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap. Ia menyebut dana hasil korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp 13 triliun bisa digunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah.
“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki 8.000 lebih sekolah,” ujar Prabowo pada Oktober 2025 usai serah terima dana rampasan CPO dari Kejaksaan Agung ke Kemenkeu.
Selain pendidikan, Prabowo juga merencanakan pembangunan 600 kampung nelayan modern dengan dana tersebut. Ia bahkan membuka kemungkinan sebagian dana disalurkan ke LPDP untuk beasiswa.
Tak hanya itu, Prabowo menyinggung potensi pemanfaatan uang rampasan untuk membayar utang Whoosh. “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, setelah diambil negara, saya hemat,” kata Prabowo.
CEO digitalisasi pembelajaran juga menjadi salah satu fokus. Prabowo memastikan sebagian dana rampasan akan mendukung pengadaan smartboard atau panel digital interaktif di seluruh kelas sekolah di Indonesia.
Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh uang rampasan dari kasus CPO ke Kemenkeu. Ia menegaskan dana tersebut resmi menjadi bagian dari keuangan negara dan siap dialokasikan melalui APBN.
Sementara itu, KPK mendukung penuh rencana Prabowo mengoptimalkan asset recovery. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyitaan aset sejak tahap awal penyidikan memang diarahkan untuk pemulihan kerugian negara.
Namun penggunaan dana tetap harus menunggu putusan inkrah dan proses lelang. “Dari hasil lelang itu yang kemudian masuk ke kas negara dan masuk dalam siklus APBN,” ujar Budi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penggunaan dana rampasan untuk utang Whoosh masih dalam tahap diskusi internal pemerintah.
“Masih didiskusikan. Itu masih garis besar,” kata Purbaya di Universitas Airlangga, Senin (10/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa tim Kemenkeu kemungkinan akan dikirim ke China untuk merumuskan detail teknis pembayaran utang secara lebih spesifik.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung langkah Presiden yang ingin mengoptimalkan dana rampasan korupsi. Ia meminta KPK terus memperkuat fungsi pemulihan aset agar penindakan tidak berhenti di ranah hukum semata.
“Pemulihan aset adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Rudianto menilai transparansi KPK terkait jumlah uang sitaan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ia memastikan DPR mendukung pengembalian dana negara agar kembali ke pos yang semestinya.
