INFO24.ID – Kegiatan advokasi sosial yang digelar Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persis (PW Hima Persis) Jawa Barat bersama Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat mengungkap realitas yang memprihatinkan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat — wilayah yang dikenal sebagai daerah asal wakil bupati setempat.
Dalam agenda bertajuk Advokasi dan Gerakan Sosial, tim Hima Persis melakukan observasi langsung untuk memetakan kondisi sosial masyarakat rentan dan penyandang disabilitas.
Hasilnya, ditemukan masih kuatnya ketimpangan sosial di tingkat desa, bahkan di wilayah yang punya kedekatan simbolik dengan pemerintahan daerah.
Wakil Sekretaris PW Hima Persis Jawa Barat, Izmi Agista Noer Mauli, mengatakan kondisi di lapangan jauh dari standar pelayanan publik yang inklusif.
“Kami menemukan ada sembilan anak dengan gangguan mental intelektual dan satu penyandang cerebral palsy berusia 25 tahun yang belum pernah sekolah. Ia tinggal di rumah dengan ventilasi buruk, kondisi yang jelas tidak layak untuk kesehatan maupun tumbuh kembangnya,” kata Izmi, Jumat 7 November 2025.
Baca juga: Pemuda Persis Tasikmalaya dan Garut Perkuat Jaringan Dakwah Melalui Silaturahmi
Tim juga mendapati banyak keluarga penyandang disabilitas tidak pernah mendapatkan edukasi atau pelatihan dasar dalam merawat anggota keluarga berkebutuhan khusus.
Akibatnya, para penyandang disabilitas kehilangan hak dasar mereka mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan.
Situasi ini, kata Izmi, mencerminkan lemahnya sistem pendataan dan pendampingan sosial di tingkat desa. Pemerintah setempat belum memiliki basis data akurat terkait jumlah penyandang disabilitas maupun warga dengan kondisi rentan, sehingga banyak dari mereka luput dari program bantuan sosial.
PW Hima Persis menilai ketimpangan sosial yang terjadi di Cihampelas menjadi ironi bagi daerah dengan potensi ekonomi besar sekaligus kedekatan politik dengan pusat pemerintahan kabupaten.
“Pemerataan pembangunan seharusnya tidak berhenti di infrastruktur saja, tapi juga menyentuh pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas,” tegas Izmi.
PW Hima Persis Jawa Barat bersama Ombudsman akan menindaklanjuti temuan ini dalam bentuk laporan advokasi dan rekomendasi kebijakan. Mereka menekankan bahwa perhatian terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar wacana politik atau seremoni program sosial.
