INFO24.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi dengan tegas permintaan maaf Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa terkait pernyataannya soal dana kas daerah yang mengendap di perbankan. Alih-alih menyambut permintaan maaf tersebut, Dedi justru menyebut bahwa kritik dari pemerintah pusat adalah hal yang wajar.
“Tidak perlu ada yang dimaafin, ya. Menurut saya itu tidak salah. Mengkritik pemerintah daerah tidak salah,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Rabu 5 November 2025.
Pernyataan Dedi itu muncul setelah Purbaya sempat menyinggung adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank dan dianggap kurang efisien dalam pengelolaannya. Setelah menuai polemik, Purbaya kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah.
Namun, menurut Dedi, yang lebih penting bukanlah permintaan maaf, melainkan realisasi dana transfer ke daerah. Ia menegaskan bahwa hingga kini Provinsi Jawa Barat masih menunggu pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat senilai lebih dari Rp190 miliar.
“Yang kami inginkan itu bukan permohonan maaf, yang kami inginkan itu dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp190 miliar lebih yang belum dibayarkan,” tegasnya.
Dedi menilai, hak fiskal daerah bukan sekadar persoalan klarifikasi. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan kepastian dan ketepatan waktu dalam pencairan dana agar program pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan lancar.
“Yang dibutuhkan Jawa Barat saat ini bukan permintaan maaf, tapi realisasi pencairan dana bagi hasil pajak,” tambahnya.
Sikap Dedi mendapat dukungan dari sejumlah pejabat Pemprov Jabar yang menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah pusat perlu ditingkatkan.
Dedi juga mengingatkan agar pemerintah pusat lebih fokus menyelesaikan persoalan fiskal yang konkret, bukan sekadar menyampaikan klarifikasi atau pernyataan maaf. Ia berharap komunikasi antara pusat dan daerah ke depan bisa lebih konstruktif dan solutif, terutama dalam pengelolaan anggaran dan program strategis nasional.
Dengan sikapnya kali ini, Dedi Mulyadi menunjukkan ketegasan sebagai kepala daerah yang terbuka terhadap kritik namun tetap memperjuangkan hak fiskal Jawa Barat secara konsisten. Ia menegaskan, hubungan pusat dan daerah harus dibangun di atas kepercayaan dan tanggung jawab bersama.
